DESKRIPSI DIRI SENDIRI
Alhamdulillahirobbil alamin, nama saya Hanif Imaduddin lahir di Sukoharjo 24 Agustus 1992. Saya anak kedua dari lima bersaudara dan sekarang tinggal di daerah Sukoharjo. Riwayat pendidikan untuk TK berada di TK Aisyah masuk tahun 1997, kemudian melanjutkan ke SDN 2 Ponowaren masuk di tahun 1998. SMP berada di MTSM tawang sari masuk tahun 2004. SMA berada di SMAN 1 tawangsari masuk tahun 2007. Dan sekarang melanjutkan ke universitas sebelas Maret angkatan 2010. Ayah saya bernama Gunawan Sihmanto.dan ibu saya bernama Mariyem, sedangkan kakag bernama Abdul.F, kemudian adik bernama Mustaqim,Ali,dan Fauzan. Kami berlima adalah laki-laki semua.
Waktu luang disalurkan untuk badminton,sepak bola,membaca, dari kegiatan-kegiatan itu saya mendapatkan banyak manfaat.misalnya menonton TV manfaatnya kita bisa mengetahui perkembangan diluar sana, Sepakbola bisa membuat badan menjadi sehat,kemudian membaca dari sekarang agar pengetahuan lebih luas.
Agama saya adalah Islam begitu juga dengan orang tua dan saudara-Jrtis Ponowaren tawangsari Sukoharjo.saya memiliki golongan darah A yang baru diketahui pada tahun 2010.tinggi badan sekitar 168 cm.berat badan 57kg.
Alhamdulillah bisa seperti sekarang ini, kuliah di Universitas Sebelas Maret,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi semester 1. Saya sangat beteima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya seperti sekarang, harapan nya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya yang telah susah payah membesarkan dan mendidik saya. Mereka selalu memberikan semangat,saran,nasihat,dan dukungan kepada saya baik diwaktu senang maupun sedih. Hidup itu hanya ada 3 hari yaitu hari kemarin yang bukan milik kita, hari sekarang yang kita jalani dan hari esok yang belum pasti. Dalam 3 hari ini terdapat 1 hari untuk kita dan 2 harinya bukan milik kita. Saya berfikir bahwa hidup saya hanya satu hari apakah menghabiskan 1 hari itu untuk menangis,gelisah, dan marah-marah? Tentu saja tidak, saya akan beusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Saya berkeinginan untuk menjadi orang yang sukses dalam agama,hidup,mati, dunia, dan tentunya akhirat. Jadi dari sekarang saya berfikir untuk apa hidup saya? Untuk siapa hidup ini?, dan mau jadi apa kita nanti? Mungkin sedikit data diri dari saya bila ada salah nya mohon maaf.
Selasa, 14 Desember 2010
ILMU POLITIK
1) Ilmu politik adalah ilmu sosial dengan teori dan praktek politik dan deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Politik ilmuwan ".. Melihat diri mereka terlibat dalam mengungkap hubungan yang mendasari peristiwa politik dan kondisi Dan dari wahyu ini mereka berusaha untuk membangun prinsip-prinsip umum tentang cara dunia kerja politik" [1] berpotongan ilmu Politik dengan bidang lain, termasuk kebijakan publik, nasional politik, ekonomi, hubungan internasional, politik perbandingan, psikologi, sosiologi, sejarah, hukum, dan teori politik.
ilmu politik adalah metodologis beragam dan menyisihkan banyak metode yang berasal dalam penelitian sosial. Pendekatan termasuk positivisme, interpretivism, teori pilihan rasional, perilaku, strukturalisme, post-strukturalisme, realisme, institusionalisme, dan pluralisme. ilmu politik, sebagai salah satu ilmu sosial, menggunakan metode dan teknik yang berhubungan dengan jenis-jenis pertanyaan yang dicari: sumber-sumber primer seperti dokumen sejarah dan catatan resmi, sumber-sumber sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, penelitian survei, analisis statistik, studi kasus, dan model bangunan.
"Sebagai suatu disiplin" ilmu politik, mungkin seperti ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan, "tinggal di garis patahan antara 'dua budaya' di akademi, ilmu dan humaniora." [2] Dengan demikian, di beberapa perguruan tinggi Amerika di mana tidak ada Sekolah terpisah atau Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan per se, ilmu politik mungkin menjadi departemen terpisah ditempatkan sebagai bagian dari divisi atau sekolah Humaniora atau Liberal Arts [3] Bahwa filsafat politik klasik ini. terutama ditentukan oleh perhatian untuk Hellenic dan Pencerahan pemikiran, para ilmuwan politik secara luas ditandai dengan perhatian yang lebih besar untuk "modernitas" dan negara bangsa kontemporer, dan saham tersebut kesepakatan yang lebih besar dari terminologi dengan sosiolog (misalnya struktur dan agensi)
2) filsafat politik adalah studi tentang topik seperti kebebasan, keadilan, properti, hak, hukum, dan penegakan kode hukum oleh otoritas: apa yang mereka, mengapa (atau bahkan jika) mereka dibutuhkan, apa yang membuat pemerintah yang sah, apa hak dan kebebasan itu harus melindungi dan mengapa, apa bentuknya harus mengambil dan mengapa, apa hukum, dan apa tugas warga negara berutang kepada pemerintah yang sah, jika ada, dan ketika itu mungkin sah digulingkan-jika pernah. Dalam pengertian vernakular, yang "filsafat politik" istilah yang sering mengacu pada pandangan umum, atau spesifik etika, keyakinan politik atau sikap, tentang politik yang tidak selalu berasal dari disiplin teknis filsafat [1] Politik filsafat juga. Bisa dipahami dengan menganalisis melalui perspektif metafisika, epistemologi dan aksiologi sehingga menggali sisi realitas, pengetahuan atau sisi metodis dan aspek nilai politik. Kemudian memberikan wawasan ke dalam berbagai aspek asal negara, institusi dan undang-undang.
Sejarah filsafat politik
Informasi lebih lanjut: Sejarah pemikiran politik
[Sunting] Antiquity
Filsafat Barat
Sebagai disiplin akademis, filsafat politik Barat memiliki asal-usul di zaman Yunani kuno dan masyarakat, ketika kota-negara yang bereksperimen dengan berbagai bentuk organisasi politik termasuk monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, dan demokrasi. Salah satu, karya pertama klasik sangat penting filsafat politik Plato Republik, [2] yang diikuti oleh Aristoteles Politik dan Nichomachean Etika [3] Roma filsafat politik. Dipengaruhi oleh Stoa, dan negarawan Romawi Cicero wrote on politik filsafat, menyatakan dengan jelas dan to the point tesis Stoic utama. [4]
Timur Jauh filsafat
Independen, Konfusius, Mencius, Mozi dan sekolah Legalist di Cina, dan Hukum Manu [5] dan Chanakya di India, semua berusaha untuk menemukan cara memulihkan kesatuan politik dan stabilitas politik, dalam kasus tiga mantan melalui budidaya kebajikan, dalam terakhir dengan penerapan disiplin. Di India, Chanakya, dalam bukunya Arthashastra, mengembangkan sebuah sudut pandang yang mengingatkan baik legalis dan Niccolò Machiavelli. peradaban kuno Cina dan peradaban India mirip peradaban Yunani dalam bahwa ada budaya bersatu dibagi menjadi negara saingan. Dalam kasus Cina, filsuf menemukan diri mereka berkewajiban untuk menghadapi gangguan sosial dan politik, dan mencari solusi terhadap krisis yang dihadapi seluruh peradaban mereka. Sekolah Konfusius selalu berurusan dengan masalah-masalah politik atas dasar etika sedangkan sekolah lain pemikiran politik, yang ada sekitar dua belas di Cina, tidak selalu mencakup etika dalam pembahasan mereka tentang filsafat politik. Terlepas dari keberadaan sekolah yang berbeda filsafat politik, masih ada beberapa sarjana Barat yang menolak untuk mengakui ada hal itu sebagai filsafat politik Cina. Orang-orang Cina pada akhirnya akan menerima filsafat Konfusius sebagai penunggu politik. [6]
Kekristenan Abad Pertengahan
Santo Agustinus
Filosofi Kristen awal Augustine dari Hippo adalah dengan dan besar penulisan ulang Plato dalam konteks Kristen. Perubahan utama yang dibawa pemikiran Kristen adalah untuk memoderasi Stoicisme dan teori keadilan dunia Romawi, dan menekankan peran negara dalam menerapkan rahmat sebagai contoh moral. Agustinus juga mengajarkan bahwa satu bukan anggota kota nya, tetapi baik warga Kota Allah (Civitas Dei) atau Kota Manusia (Civitas Terrena). Agustinus Kota Allah adalah sebuah karya berpengaruh dari periode ini yang membantah tesis, setelah Sack Pertama Roma, bahwa pandangan Kristen bisa direalisasikan di Bumi sama sekali -. Pandangan banyak orang Kristen Roma yang diselenggarakan [7]
Saint Thomas Aquinas
Dalam filsafat politik, Aquinas paling teliti ketika berhadapan dengan varietas hukum. Menurut Aquinas, ada empat jenis hukum:
1) hukum kosmis Tuhan
2) Hukum Kitab Suci Tuhan
3) Alam hukum atau aturan perilaku universal yang berlaku dalam alasan
4) Hukum manusia atau aturan khusus yang berlaku untuk keadaan tertentu.
Islam Abad Pertengahan
vs Mutazilite Asharite
Kebangkitan Islam, berdasarkan baik dari Al Qur'an dan Muhammad sangat mengubah saldo kekuatan dan persepsi asal kekuasaan di wilayah Mediterania. Awal filsafat Islam menekankan link tak terhindarkan antara ilmu pengetahuan dan agama, dan proses ijtihad untuk menemukan kebenaran - dalam efek filsafat semua adalah "politis" karena memiliki implikasi nyata bagi pemerintahan. Pandangan ini ditantang oleh "rasionalis" Mutazilite filsuf, yang memiliki pandangan Yunani lebih, alasan di atas wahyu, dan dengan demikian diketahui ulama modern sebagai teolog spekulatif pertama Islam, mereka didukung oleh aristokrasi sekuler yang mencari kebebasan independen dari kekhalifahan tindakan. Dengan masa kuno akhir, bagaimanapun, "tradisionalis" pandangan Asharite Islam telah secara umum menang. Menurut Asharites, akal harus tunduk kepada Quran dan Sunnah. [8]
filsafat politik Islam, adalah, memang, berakar pada sumber yang sangat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, kata-kata dan praktek Muhammad. Namun, dalam pemikiran Barat, umumnya diduga bahwa itu adalah area tertentu khusus hanya untuk para filsuf besar Islam: al-Kindi (Alkindus), al-Farabi (Abunaser), Ibn Sina (Avicenna), Ibnu Bajjah (Avempace ), Ibn Rusyd (Averroes), dan Ibnu Khaldun. Konsepsi politik Islam seperti kudrah (power), sultan, ummat, cemaa (kewajiban)-dan bahkan "inti" istilah Al Qur'an, yaitu ibadah, din (agama), rab (master) dan ilah-adalah diambil sebagai dasar analisis. Oleh karena itu, tidak hanya ide-ide para filsuf Islam politik tapi juga ahli hukum dan ulama lainnya berpose ide-ide politik dan teori. Sebagai contoh, ide-ide dari Khawarij di tahun-tahun awal sejarah Islam tentang Khilafah dan ummat, atau yang dari Syiah Islam pada konsep Imamah dianggap bukti pemikiran politik. Bentrokan antara EHL-i Sunnah dan Syiah di abad ke 7 dan 8 memiliki karakter politik asli.
Ibnu Khaldun
Abad ke-14 Arab sarjana Ibn Khaldun dianggap sebagai salah satu ahli teori politik terbesar. Filsuf antropolog-Inggris Ernest Gellner dianggap definisi Ibn Khaldun pemerintahan, "sebuah lembaga yang mencegah ketidakadilan selain seperti itu melakukan sendiri", yang terbaik dalam sejarah teori politik. Bagi Ibnu Khaldun, pemerintah harus menahan untuk minimum sebagai sesuatu yang keji, itu adalah kendala pria oleh pria lain. [9]
filsafat politik Islam tidak berhenti pada periode klasik. Meskipun fluktuasi dalam karakter aslinya selama periode abad pertengahan, telah berlangsung bahkan di era modern. Terutama dengan munculnya radikalisme Islam sebagai gerakan politik, pemikiran politik telah dihidupkan kembali di dunia Muslim. Ide-ide politik Abduh, Afgani, Kutub, Mawdudi, Syari'ati dan Khomeini telah tertangkap ethusiasm sebuah terutama dalam pemuda Muslim di abad ke-20.
Pada abad ke-20 (Mico Lauren Nepomuceno) adalah menyebarluaskan barang umum dari orang-orang di oleh masyarakat
Abad Pertengahan Eropa
filsafat politik Abad Pertengahan di Eropa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Kristen. Hal ini memiliki banyak kesamaan dengan pemikiran Islam Mutazalite di Katolik Roma meskipun menundukkan filsafat teologi tidak tunduk pada wahyu alasan tetapi dalam kasus kontradiksi, alasan subordinasi kepada iman sebagai Asharite Islam. Para skolastik dengan menggabungkan filsafat Aristoteles dengan Kristen St Agustinus menekankan harmoni potensi yang melekat dalam akal dan wahyu [10] Mungkin filsuf politik yang paling berpengaruh di Eropa abad pertengahan adalah St Thomas Aquinas yang membantu memperkenalkan kembali karya-karya Aristoteles, yang telah. hanya dipelihara oleh kaum Muslim, bersama dengan komentar-komentar Ibn Rusyd. penggunaan Aquinas dari mereka mengatur agenda, untuk filsafat politik skolastik yang didominasi pemikiran Eropa selama berabad-abad bahkan sampai Renaissance. [11]
filsuf politik Abad Pertengahan, seperti Aquinas dalam Summa Theologica, mengembangkan gagasan bahwa seorang raja yang tiran adalah raja sama sekali dan bisa digulingkan.
Magna Carta, landasan dari kebebasan politik Anglo-Amerika, secara eksplisit mengusulkan hak untuk memberontak melawan penguasa demi keadilan. Dokumen-dokumen lain yang serupa dengan Magna Carta ditemukan di negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Hongaria. [12]
Renaisans Eropa
Selama Renaisans filsafat sekuler politik mulai muncul setelah sekitar satu abad pemikiran politik teologis di Eropa. Sementara Abad Pertengahan memang melihat politik sekuler dalam praktek di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi Suci, bidang akademik sepenuhnya skolastik dan karenanya Kristen di alam.
Niccolò Machiavelli
Salah satu karya paling berpengaruh selama periode ini berkembang adalah The Niccolò Machiavelli, Pangeran, yang ditulis antara 1511-1512 dan diterbitkan pada tahun 1532, setelah kematian Machiavelli. Yang bekerja, serta sebagai The Discourses, analisis ketat dari periode klasik, berbuat banyak untuk mempengaruhi pemikiran politik modern di Barat. Sebuah minoritas (termasuk Jean-Jacques Rousseau) bisa menafsirkan Sang Pangeran sebagai sebuah satir dimaksudkan untuk diberikan kepada Medici setelah mereka menangkap kembali dari Florence dan pengusiran berikutnya mereka Machiavelli dari Florence [13] Meskipun pekerjaan itu. Ditulis untuk keluarga Medici di untuk mungkin mempengaruhi mereka untuk membebaskan dia dari pengasingan, Machiavelli mendukung Republik Florence daripada oligarki dari keluarga Medici di. Bagaimanapun, Machiavelli menyajikan pandangan konsekuensialis pragmatis dan sedikit dari politik, mana yang baik dan jahat hanya cara yang digunakan untuk mewujudkan sebuah akhir, yaitu negara yang aman dan kuat. Thomas Hobbes, yang terkenal dengan teorinya tentang kontrak sosial, terus memperluas pandangan ini di awal abad ke-17 selama Renaisans Inggris. Meskipun tidak Machiavelli maupun Hobbes percaya pada hak ilahi dari raja-raja, mereka berdua percaya pada keegoisan yang melekat pada individu. Hal itu tentu kepercayaan yang membawa mereka untuk mengadopsi kekuasaan pusat yang kuat sebagai satu-satunya cara mencegah disintegrasi tatanan sosial. [14]
John Locke
John Locke khususnya dicontohkan zaman baru teori politik dengan karyanya Dua Risalah Pemerintah. Di dalamnya Locke mengusulkan teori keadaan alam yang langsung melengkapi konsepsinya tentang bagaimana politik pembangunan terjadi dan bagaimana dapat didirikan melalui kewajiban kontrak. Locke berdiri untuk membantah teori politik dari ayah didirikan Sir Robert Filmer dalam mendukung sistem alami yang didasarkan pada alam dalam sebuah sistem tertentu. Teori hak ilahi dari raja menjadi mewah lewat, terkena jenis ejekan dengan yang John Locke diperlakukan. Tidak seperti Machiavelli dan Hobbes tapi seperti Aquinas, Locke akan menerima diktum Aristoteles bahwa manusia berusaha untuk menjadi bahagia dalam keadaan harmoni sosial sebagai hewan sosial. Tidak seperti tampilan lebih besar Aquinas tentang keselamatan jiwa dari dosa asal, Locke percaya bahwa pikiran manusia datang ke dunia ini sebagai tabula rasa. Bagi Locke, pengetahuan bukan bawaan, terungkap atau berdasarkan kewenangan tetapi dapat ketidakpastian marah dengan alasan, toleransi dan moderasi. Menurut Locke, penguasa mutlak seperti yang diusulkan oleh Hobbes tidak perlu, untuk hukum alam didasarkan pada akal dan kesetaraan, perdamaian mencari dan kelangsungan hidup bagi manusia.
Eropa Abad Pencerahan
Eugène Delacroix's Liberty Leading the People (1830, Louvre), sebuah lukisan diciptakan pada waktu di mana filsafat politik lama dan modern masuk ke dalam konflik kekerasan.
Selama periode Pencerahan, baru teori tentang apa yang manusia itu dan dan tentang definisi realitas dan cara itu dianggap, bersama dengan penemuan masyarakat lain di Amerika, dan perubahan kebutuhan masyarakat politik (terutama di bangun dari Perang Saudara Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis) menimbulkan pertanyaan baru dan wawasan oleh para pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu dan John Locke.
Teori ini didorong oleh dua pertanyaan dasar: satu, dengan apa yang benar atau perlu orang-orang bentuk negara, dan dua, apa bentuk terbaik bagi sebuah negara bisa. Pertanyaan-pertanyaan fundamental melibatkan perbedaan konseptual antara konsep "negara" dan "pemerintah." Diputuskan bahwa "Negara" akan merujuk ke set abadi lembaga melalui mana kekuasaan akan didistribusikan dan penggunaannya dibenarkan. "Pemerintah" istilah akan mengacu kepada sekelompok orang tertentu yang menduduki lembaga-lembaga negara, dan menciptakan hukum dan tata cara dengan mana rakyat, mereka sendiri termasuk, akan terikat. Perbedaan konseptual terus beroperasi di ilmu politik, meskipun beberapa ilmuwan politik, filsuf, sejarawan dan antropolog budaya berpendapat bahwa tindakan yang paling politis dalam masyarakat tertentu terjadi di luar negara, dan bahwa ada masyarakat yang tidak diatur dalam negara yang tetap harus dipertimbangkan dalam istilah politik. Selama konsep tatanan alam tidak diperkenalkan, ilmu-ilmu sosial tidak bisa berkembang secara mandiri berpikir teistik. Sejak revolusi budaya abad ke-17 di Inggris, yang menyebar ke Perancis dan seluruh Eropa, masyarakat telah dianggap tunduk pada hukum-hukum alam mirip dengan dunia fisik. [15]
Politik dan hubungan ekonomi yang drastis dipengaruhi oleh teori-teori sebagai konsep guild adalah subordinasi teori perdagangan bebas, dan dominasi Katolik Roma teologi semakin ditantang oleh gereja-gereja Protestan bawahan masing-masing negara-bangsa, yang juga (dalam mode Gereja Katolik Roma sering mengecam marah) berkhotbah dalam vulgar atau bahasa asli masing-masing daerah. Namun, pencerahan itu merupakan serangan langsung terhadap agama, khususnya Kristen. Publikasi Denis Diderot dan Jean d'Alembert's Encyclopédie ou Dictionnaire des raisonné ilmu pengetahuan, seni et des métiers des ditandai pencapaian intelektual penobatan zaman itu. Kritikus paling vokal dari gereja di Perancis François Marie Arouet de Voltaire, seorang tokoh wakil dari pencerahan tersebut. Setelah Voltaire, agama tidak akan pernah sama lagi di Perancis. [16]
Di Kekaisaran Ottoman, reformasi ideologis tidak terjadi dan pandangan-pandangan ini tidak mengintegrasikan ke dalam pikiran umum sampai lama kemudian. Selain itu, tidak ada penyebaran doktrin ini dalam Dunia Baru dan peradaban maju dari, Maya Aztec, Inca, Mohican, Delaware, Huron dan terutama Iroquois. Filosofi Iroquois khususnya memberikan banyak pemikiran Kristen waktu dan dalam banyak kasus sebenarnya terinspirasi beberapa institusi diadopsi di Amerika Serikat: misalnya, Benjamin Franklin adalah seorang pengagum besar dari beberapa metode Konfederasi Iroquois, dan banyak sastra Amerika awal menekankan filsafat politik penduduk asli. [17]
Industrialisasi dan Era Modern
Karl Marx dan teori Komunisme yang dikembangkan bersama dengan Friedrich Engels terbukti menjadi salah satu ideologi politik yang paling berpengaruh pada abad ke-20 melalui Leninisme.
Revolusi industri menghasilkan revolusi paralel dalam pemikiran politik. Urbanisasi dan kapitalisme sangat mengubah wajah masyarakat. Selama periode yang sama, gerakan sosialis mulai terbentuk. Pada pertengahan abad ke-19, Marxisme dikembangkan, dan sosialisme secara umum memperoleh peningkatan dukungan rakyat, sebagian besar dari kelas pekerja perkotaan. Tanpa melanggar sepenuhnya dari masa lalu, Marx membentuk prinsip-prinsip yang akan digunakan oleh kaum revolusioner masa depan abad ke-20 yaitu Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh dan Fidel Castro. Meskipun filsafat Hegel sejarah serupa dengan Kant, dan teori Marx tentang revolusi terhadap baik umum adalah sebagian didasarkan pada pandangan Kant tentang sejarah, Marx dikatakan telah menyatakan bahwa secara keseluruhan, ia hanya mencoba untuk meluruskan Hegel yang sebenarnya terbalik. Tidak seperti Marx yang percaya pada materialisme sejarah, Hegel percaya pada Fenomenologi Roh [18] Jadilah bahwa mungkin, oleh sosialisme 19-an, abad dan serikat buruh didirikan anggota dari lanskap politik.. Selain itu, berbagai cabang anarkisme, dengan pemikir seperti Bakunin, Proudhon atau Kropotkin, dan sindikalisme juga menjadi terkenal beberapa. Dalam dunia Anglo-Amerika, anti-imperialisme dan pluralisme mulai mendapatkan uang pada pergantian abad.
Perang Dunia I adalah peristiwa DAS dalam sejarah manusia. Revolusi Rusia pada 1917 (dan yang sejenis, meskipun kurang berhasil, revolusi di banyak negara Eropa lainnya) membawa komunisme - dan khususnya teori politik Leninisme, tetapi juga pada tingkat Luxemburgism lebih kecil (secara bertahap) - di panggung dunia. Pada saat yang sama, partai-partai demokratis sosial memenangkan pemilihan dan pemerintah dibentuk untuk pertama kalinya, sering sebagai hasil dari pengenalan hak pilih universal [19]. Namun, sekelompok ekonom Eropa tengah dipimpin oleh Austria Ludwig von Mises dan Friedrich Hayek diidentifikasi dasar-dasar kolektif ke berbagai doktrin sosialis dan fasis baru kekuasaan pemerintah sebagai berbagai merek totalitarianisme politik. [20] [21]
Filsafat politik kontemporer
Setelah Perang Dunia II filsafat politik pindah ke sebuah sementara gerhana di dunia akademis Anglo-Amerika, sebagai filsuf analitik menyatakan keraguan tentang kemungkinan bahwa penilaian normatif memiliki kandungan kognitif, dan ilmu politik berbalik ke arah metode statistik dan behavioralism. 1950-an melihat pernyataan dari 'kematian' dari disiplin, diikuti dengan perdebatan tentang tesis itu. Sejumlah emigran Eropa kontinental ke Inggris dan Amerika Serikat-termasuk Hannah Arendt, Karl Popper, Friedrich Hayek, Leo Strauss, Isaiah Berlin, Eric Voegelin dan studi Judith lanjutan Shklar-mendorong di lapangan, tapi pada 1950-an dan 60-an mereka dan siswa mereka tetap agak marjinal dalam disiplin ilmu mereka.
Komunisme tetap menjadi fokus penting terutama pada 1950-an dan 60-an. Kolonialisme dan rasisme adalah masalah-masalah penting yang timbul. Secara umum, ada kecenderungan ditandai ke arah pendekatan yang pragmatis terhadap isu-isu politik, bukan satu filosofis. Banyak perdebatan akademis dianggap salah satu atau kedua dari dua topik pragmatis: bagaimana (atau apakah) untuk menerapkan utilitarianisme masalah kebijakan politik, atau bagaimana (atau apakah) untuk menerapkan model-model ekonomi (seperti teori pilihan rasional) untuk isu-isu politik. Munculnya feminisme, gerakan LGBT sosial dan berakhirnya kekuasaan kolonial dan pengecualian politik minoritas seperti Amerika Afrika dan minoritas seksual di negara maju telah menyebabkan feminis, postkolonial, dan berpikir multikultural menjadi signifikan.
Dalam Anglo-Amerika filsafat politik akademis publikasi John Rawls A Theory of Justice pada tahun 1971 dianggap tonggak sejarah. Rawls menggunakan eksperimen pikiran, posisi asli, di mana pihak perwakilan memilih prinsip-prinsip keadilan untuk struktur dasar masyarakat dari balik tabir ketidaktahuan. Rawls juga menawarkan kritik terhadap pendekatan utilitarian untuk pertanyaan keadilan politik. 1974 buku Robert Nozick Anarchy, State, and Utopia, yang memenangkan Penghargaan Buku Nasional, menanggapi Rawls dari perspektif libertarian dan memperoleh kehormatan akademis untuk sudut pandang libertarian. [22]
Contemporaneously dengan munculnya etika analitis dalam pemikiran Anglo-Amerika, di Eropa baru beberapa baris filsafat diarahkan pada kritik dari masyarakat yang ada muncul antara tahun 1950-an dan 1980-an. Banyak dari mengambil elemen analisis ekonomi Marxis, tetapi menggabungkannya dengan lebih menekankan budaya atau ideologis. Keluar dari Sekolah Frankfurt, pemikir seperti Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas dan gabungan perspektif Marxian dan Freudian. Sepanjang garis yang agak berbeda, sejumlah pemikir benua lainnya-masih sangat dipengaruhi oleh Marxisme-menempatkan penekanan baru pada strukturalisme dan pada "kembali ke Hegel". Dalam (pasca-) strukturalis line (meskipun kebanyakan tidak mengambil label itu) adalah pemikir seperti Gilles Deleuze, Michel Foucault, Claude Lefort, dan Jean Baudrillard. Para Situasionis lebih dipengaruhi oleh Hegel, Guy Debord, khususnya, pindah analisis Marxis fetisisme komoditas ke dunia konsumsi, dan melihat hubungan antara konsumerisme dan pembentukan ideologi dominan.
perdebatan lain dikembangkan di sekitar (yang berbeda) kritik terhadap teori politik liberal yang dibuat oleh Michael Sandel dan Charles Taylor. Perdebatan liberalisme-komunitarianisme sering dianggap berharga untuk menghasilkan satu set baru masalah filosofis, daripada bentrokan yang mendalam dan mencerahkan perspektif.
Hari ini beberapa perdebatan mengenai hukuman dan pusat hukum pada pertanyaan tentang hukum alam dan gelar yang kendala pada tindakan manusia ditentukan oleh alam, seperti diungkapkan oleh ilmu pengetahuan pada khususnya. perdebatan lain fokus pada pertanyaan identitas budaya dan gender sebagai pusat politik
3) Sebuah pemerintahan WOW juga dikenal sebagai pemerintah nasional dan di negara-negara federal, pemerintah federal [1], adalah pemerintah di tingkat negara-bangsa. Struktur pemerintah pusat bervariasi dari lembaga ke lembaga. Banyak negara telah menciptakan daerah otonom dengan mendelegasikan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah di tingkat daerah, seperti tingkat regional, lokal, atau negara. Berdasarkan definisi yang luas dari sistem politik dasar, ada dua atau lebih tingkat pemerintahan yang ada dalam suatu wilayah mapan dan memerintah melalui lembaga-lembaga umum dengan tumpang tindih atau kekuasaan bersama sebagaimana diatur oleh konstitusi atau hukum lainnya.
Biasa tanggung jawab tingkat pemerintahan yang tidak diberikan kepada tingkat yang lebih rendah adalah menjaga keamanan nasional dan berolahraga diplomasi internasional, termasuk hak untuk menandatangani perjanjian yang mengikat. Pada dasarnya, pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk membuat hukum untuk seluruh negeri, berbeda dengan pemerintah daerah.
Secara umum, perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat federal bahwa status otonomi pemerintahan sendiri daerah ada oleh kesusahan dari pemerintah pusat dan sering dibuat melalui proses devolusi. Dengan demikian mereka mungkin secara sepihak dicabut dengan perubahan sederhana dalam hukum. Contoh dari ini dilakukan pada tahun 1973 ketika Irlandia Utara Konstitusi Undang-undang 1973 dihapuskan pemerintah Irlandia Utara yang telah dibuat di bawah Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920. Hal ini biasa bagi pemerintah pusat federal untuk dibawa menjadi ada oleh perjanjian antara sejumlah formal negara merdeka dan karena itu kewenangannya untuk mempengaruhi status keseimbangan kekuasaan secara signifikan lebih kecil (misalnya Amerika Serikat). Jadi pemerintah pusat federal sering didirikan secara sukarela dari 'bawah' sedangkan hibah devolusi pemerintahan sendiri dari 'atas'
4) Negara & Daerah
Kebanyakan orang Amerika memiliki lebih kontak harian dengan negara mereka dan pemerintah lokal dibandingkan dengan pemerintah federal. Polisi departemen, perpustakaan, dan sekolah - belum lagi lisensi pengemudi dan tiket parkir - biasanya jatuh di bawah pengawasan pemerintah negara bagian dan lokal. Setiap Negara memiliki konstitusi tertulis sendiri, dan dokumen-dokumen ini seringkali jauh lebih rumit daripada rekan federal mereka. Konstitusi Alabama, misalnya, berisi 310.296 kata - lebih dari 40 kali sebanyak Konstitusi AS.
Pemerintah Negara
Berdasarkan Perubahan Kesepuluh kepada Konstitusi Amerika Serikat, semua kekuasaan tidak diberikan kepada pemerintah federal disediakan untuk negara dan rakyat. Semua pemerintah negara dimodelkan setelah pemerintah federal dan terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. AS Konstitusi mengamanatkan bahwa semua negara menegakkan "bentuk republik" dari pemerintah, meskipun struktur tiga-cabang tidak diperlukan.
Cabang Eksekutif
Di setiap negara, cabang eksekutif dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Di kebanyakan negara, para pemimpin lain di cabang eksekutif juga langsung dipilih, termasuk gubernur letnan, Kejaksaan Agung, sekretaris negara, dan auditor dan komisaris. Negara-negara berhak untuk mengatur dengan cara apapun, sehingga mereka sering sangat bervariasi dalam hal struktur eksekutif. Tidak ada organisasi negara dua eksekutif adalah identik.
Cabang legislatif
Semua 50 negara telah legislatif terdiri dari wakil-wakil terpilih, yang menganggap hal-hal yang dibawa oleh gubernur atau diperkenalkan oleh para anggotanya untuk membuat undang-undang yang menjadi hukum. legislatif juga menyetujui anggaran negara dan undang-undang inisiat pajak dan barang dari impeachment. Yang terakhir adalah bagian dari sistem checks and balances antara tiga cabang pemerintahan yang mencerminkan sistem federal dan mencegah cabang apapun dari menyalahgunakan kekuasaannya.
Kecuali untuk satu negara, Nebraska, semua negara memiliki legislatur bikameral terdiri dari dua kamar: sebuah rumah atas yang lebih kecil dan majelis rendah yang lebih besar. Bersama dua kamar membuat undang-undang negara dan memenuhi tanggung jawab pemerintahan lainnya. (Nebraska adalah negara satunya yang hanya memiliki satu ruang di legislatif tersebut.) Ruang atas lebih kecil selalu disebut Senat, dan anggota-anggotanya umumnya masa jabatan lagi, biasanya empat tahun. Majelis rendah yang lebih besar yang paling sering disebut DPR, tetapi beberapa negara menyebutnya Majelis atau Dewan Delegasi. Anggotanya biasanya melayani istilah yang lebih pendek, sering dua tahun.
Cabang Yudisial
Negara cabang peradilan biasanya dipimpin oleh pengadilan tertinggi negara, yang mendengar banding dari pengadilan negeri tingkat rendah. Pengadilan struktur dan pengangkatan peradilan / pemilihan ditentukan baik oleh undang-undang atau konstitusi negara. Mahkamah Agung berfokus pada mengoreksi kesalahan yang dibuat di pengadilan yang lebih rendah dan karena itu tidak memiliki persidangan. Penetapan dibuat di pengadilan tertinggi negara biasanya mengikat, namun, bila pertanyaan diajukan mengenai konsistensi dengan Konstitusi AS, hal dapat diajukan naik banding langsung ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah umumnya termasuk dua tingkatan: county, juga dikenal sebagai distrik di Alaska dan paroki-paroki di Louisiana, dan kota, atau kota / kota. Di beberapa negara bagian, kabupaten dibagi menjadi kota-kota. Kota dapat terstruktur dalam banyak hal, seperti yang didefinisikan oleh konstitusi negara, dan disebut, dengan berbagai cara, kota-kota, desa, distrik, kota, atau kota. Berbagai macam kabupaten juga menyediakan fungsi-fungsi dalam pemerintahan lokal di luar daerah atau batas kota, seperti distrik sekolah atau kabupaten proteksi kebakaran.
Kotamadya - yang didefinisikan sebagai kota, kota, borough (kecuali di Alaska), desa, dan kota-kota - umumnya diorganisir sekitar pusat populasi dan dalam kebanyakan kasus sesuai dengan sebutan geografis yang digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk pelaporan perumahan dan populasi statistik. Kota sangat bervariasi dalam ukuran, dari jutaan warga New York City dan Los Angeles kepada 287 orang yang tinggal di Jenkins, Minnesota.
Kota umumnya mengambil tanggung jawab untuk taman dan jasa rekreasi, departemen kepolisian dan pemadam kebakaran, jasa perumahan, pelayanan medis darurat, pengadilan kota, transportasi jasa (termasuk transportasi umum), dan pekerjaan umum (jalan, got, salju penghapusan, signage, dan sebagainya) .
Sedangkan pemerintah federal dan negara pemerintah berbagi kekuasaan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, pemerintah daerah harus diberi kekuasaan oleh negara. Secara umum walikota, dewan-dewan kota, dan badan pemerintah lainnya dipilih langsung oleh rakyat.
ilmu politik adalah metodologis beragam dan menyisihkan banyak metode yang berasal dalam penelitian sosial. Pendekatan termasuk positivisme, interpretivism, teori pilihan rasional, perilaku, strukturalisme, post-strukturalisme, realisme, institusionalisme, dan pluralisme. ilmu politik, sebagai salah satu ilmu sosial, menggunakan metode dan teknik yang berhubungan dengan jenis-jenis pertanyaan yang dicari: sumber-sumber primer seperti dokumen sejarah dan catatan resmi, sumber-sumber sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, penelitian survei, analisis statistik, studi kasus, dan model bangunan.
"Sebagai suatu disiplin" ilmu politik, mungkin seperti ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan, "tinggal di garis patahan antara 'dua budaya' di akademi, ilmu dan humaniora." [2] Dengan demikian, di beberapa perguruan tinggi Amerika di mana tidak ada Sekolah terpisah atau Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan per se, ilmu politik mungkin menjadi departemen terpisah ditempatkan sebagai bagian dari divisi atau sekolah Humaniora atau Liberal Arts [3] Bahwa filsafat politik klasik ini. terutama ditentukan oleh perhatian untuk Hellenic dan Pencerahan pemikiran, para ilmuwan politik secara luas ditandai dengan perhatian yang lebih besar untuk "modernitas" dan negara bangsa kontemporer, dan saham tersebut kesepakatan yang lebih besar dari terminologi dengan sosiolog (misalnya struktur dan agensi)
2) filsafat politik adalah studi tentang topik seperti kebebasan, keadilan, properti, hak, hukum, dan penegakan kode hukum oleh otoritas: apa yang mereka, mengapa (atau bahkan jika) mereka dibutuhkan, apa yang membuat pemerintah yang sah, apa hak dan kebebasan itu harus melindungi dan mengapa, apa bentuknya harus mengambil dan mengapa, apa hukum, dan apa tugas warga negara berutang kepada pemerintah yang sah, jika ada, dan ketika itu mungkin sah digulingkan-jika pernah. Dalam pengertian vernakular, yang "filsafat politik" istilah yang sering mengacu pada pandangan umum, atau spesifik etika, keyakinan politik atau sikap, tentang politik yang tidak selalu berasal dari disiplin teknis filsafat [1] Politik filsafat juga. Bisa dipahami dengan menganalisis melalui perspektif metafisika, epistemologi dan aksiologi sehingga menggali sisi realitas, pengetahuan atau sisi metodis dan aspek nilai politik. Kemudian memberikan wawasan ke dalam berbagai aspek asal negara, institusi dan undang-undang.
Sejarah filsafat politik
Informasi lebih lanjut: Sejarah pemikiran politik
[Sunting] Antiquity
Filsafat Barat
Sebagai disiplin akademis, filsafat politik Barat memiliki asal-usul di zaman Yunani kuno dan masyarakat, ketika kota-negara yang bereksperimen dengan berbagai bentuk organisasi politik termasuk monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, dan demokrasi. Salah satu, karya pertama klasik sangat penting filsafat politik Plato Republik, [2] yang diikuti oleh Aristoteles Politik dan Nichomachean Etika [3] Roma filsafat politik. Dipengaruhi oleh Stoa, dan negarawan Romawi Cicero wrote on politik filsafat, menyatakan dengan jelas dan to the point tesis Stoic utama. [4]
Timur Jauh filsafat
Independen, Konfusius, Mencius, Mozi dan sekolah Legalist di Cina, dan Hukum Manu [5] dan Chanakya di India, semua berusaha untuk menemukan cara memulihkan kesatuan politik dan stabilitas politik, dalam kasus tiga mantan melalui budidaya kebajikan, dalam terakhir dengan penerapan disiplin. Di India, Chanakya, dalam bukunya Arthashastra, mengembangkan sebuah sudut pandang yang mengingatkan baik legalis dan Niccolò Machiavelli. peradaban kuno Cina dan peradaban India mirip peradaban Yunani dalam bahwa ada budaya bersatu dibagi menjadi negara saingan. Dalam kasus Cina, filsuf menemukan diri mereka berkewajiban untuk menghadapi gangguan sosial dan politik, dan mencari solusi terhadap krisis yang dihadapi seluruh peradaban mereka. Sekolah Konfusius selalu berurusan dengan masalah-masalah politik atas dasar etika sedangkan sekolah lain pemikiran politik, yang ada sekitar dua belas di Cina, tidak selalu mencakup etika dalam pembahasan mereka tentang filsafat politik. Terlepas dari keberadaan sekolah yang berbeda filsafat politik, masih ada beberapa sarjana Barat yang menolak untuk mengakui ada hal itu sebagai filsafat politik Cina. Orang-orang Cina pada akhirnya akan menerima filsafat Konfusius sebagai penunggu politik. [6]
Kekristenan Abad Pertengahan
Santo Agustinus
Filosofi Kristen awal Augustine dari Hippo adalah dengan dan besar penulisan ulang Plato dalam konteks Kristen. Perubahan utama yang dibawa pemikiran Kristen adalah untuk memoderasi Stoicisme dan teori keadilan dunia Romawi, dan menekankan peran negara dalam menerapkan rahmat sebagai contoh moral. Agustinus juga mengajarkan bahwa satu bukan anggota kota nya, tetapi baik warga Kota Allah (Civitas Dei) atau Kota Manusia (Civitas Terrena). Agustinus Kota Allah adalah sebuah karya berpengaruh dari periode ini yang membantah tesis, setelah Sack Pertama Roma, bahwa pandangan Kristen bisa direalisasikan di Bumi sama sekali -. Pandangan banyak orang Kristen Roma yang diselenggarakan [7]
Saint Thomas Aquinas
Dalam filsafat politik, Aquinas paling teliti ketika berhadapan dengan varietas hukum. Menurut Aquinas, ada empat jenis hukum:
1) hukum kosmis Tuhan
2) Hukum Kitab Suci Tuhan
3) Alam hukum atau aturan perilaku universal yang berlaku dalam alasan
4) Hukum manusia atau aturan khusus yang berlaku untuk keadaan tertentu.
Islam Abad Pertengahan
vs Mutazilite Asharite
Kebangkitan Islam, berdasarkan baik dari Al Qur'an dan Muhammad sangat mengubah saldo kekuatan dan persepsi asal kekuasaan di wilayah Mediterania. Awal filsafat Islam menekankan link tak terhindarkan antara ilmu pengetahuan dan agama, dan proses ijtihad untuk menemukan kebenaran - dalam efek filsafat semua adalah "politis" karena memiliki implikasi nyata bagi pemerintahan. Pandangan ini ditantang oleh "rasionalis" Mutazilite filsuf, yang memiliki pandangan Yunani lebih, alasan di atas wahyu, dan dengan demikian diketahui ulama modern sebagai teolog spekulatif pertama Islam, mereka didukung oleh aristokrasi sekuler yang mencari kebebasan independen dari kekhalifahan tindakan. Dengan masa kuno akhir, bagaimanapun, "tradisionalis" pandangan Asharite Islam telah secara umum menang. Menurut Asharites, akal harus tunduk kepada Quran dan Sunnah. [8]
filsafat politik Islam, adalah, memang, berakar pada sumber yang sangat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, kata-kata dan praktek Muhammad. Namun, dalam pemikiran Barat, umumnya diduga bahwa itu adalah area tertentu khusus hanya untuk para filsuf besar Islam: al-Kindi (Alkindus), al-Farabi (Abunaser), Ibn Sina (Avicenna), Ibnu Bajjah (Avempace ), Ibn Rusyd (Averroes), dan Ibnu Khaldun. Konsepsi politik Islam seperti kudrah (power), sultan, ummat, cemaa (kewajiban)-dan bahkan "inti" istilah Al Qur'an, yaitu ibadah, din (agama), rab (master) dan ilah-adalah diambil sebagai dasar analisis. Oleh karena itu, tidak hanya ide-ide para filsuf Islam politik tapi juga ahli hukum dan ulama lainnya berpose ide-ide politik dan teori. Sebagai contoh, ide-ide dari Khawarij di tahun-tahun awal sejarah Islam tentang Khilafah dan ummat, atau yang dari Syiah Islam pada konsep Imamah dianggap bukti pemikiran politik. Bentrokan antara EHL-i Sunnah dan Syiah di abad ke 7 dan 8 memiliki karakter politik asli.
Ibnu Khaldun
Abad ke-14 Arab sarjana Ibn Khaldun dianggap sebagai salah satu ahli teori politik terbesar. Filsuf antropolog-Inggris Ernest Gellner dianggap definisi Ibn Khaldun pemerintahan, "sebuah lembaga yang mencegah ketidakadilan selain seperti itu melakukan sendiri", yang terbaik dalam sejarah teori politik. Bagi Ibnu Khaldun, pemerintah harus menahan untuk minimum sebagai sesuatu yang keji, itu adalah kendala pria oleh pria lain. [9]
filsafat politik Islam tidak berhenti pada periode klasik. Meskipun fluktuasi dalam karakter aslinya selama periode abad pertengahan, telah berlangsung bahkan di era modern. Terutama dengan munculnya radikalisme Islam sebagai gerakan politik, pemikiran politik telah dihidupkan kembali di dunia Muslim. Ide-ide politik Abduh, Afgani, Kutub, Mawdudi, Syari'ati dan Khomeini telah tertangkap ethusiasm sebuah terutama dalam pemuda Muslim di abad ke-20.
Pada abad ke-20 (Mico Lauren Nepomuceno) adalah menyebarluaskan barang umum dari orang-orang di oleh masyarakat
Abad Pertengahan Eropa
filsafat politik Abad Pertengahan di Eropa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Kristen. Hal ini memiliki banyak kesamaan dengan pemikiran Islam Mutazalite di Katolik Roma meskipun menundukkan filsafat teologi tidak tunduk pada wahyu alasan tetapi dalam kasus kontradiksi, alasan subordinasi kepada iman sebagai Asharite Islam. Para skolastik dengan menggabungkan filsafat Aristoteles dengan Kristen St Agustinus menekankan harmoni potensi yang melekat dalam akal dan wahyu [10] Mungkin filsuf politik yang paling berpengaruh di Eropa abad pertengahan adalah St Thomas Aquinas yang membantu memperkenalkan kembali karya-karya Aristoteles, yang telah. hanya dipelihara oleh kaum Muslim, bersama dengan komentar-komentar Ibn Rusyd. penggunaan Aquinas dari mereka mengatur agenda, untuk filsafat politik skolastik yang didominasi pemikiran Eropa selama berabad-abad bahkan sampai Renaissance. [11]
filsuf politik Abad Pertengahan, seperti Aquinas dalam Summa Theologica, mengembangkan gagasan bahwa seorang raja yang tiran adalah raja sama sekali dan bisa digulingkan.
Magna Carta, landasan dari kebebasan politik Anglo-Amerika, secara eksplisit mengusulkan hak untuk memberontak melawan penguasa demi keadilan. Dokumen-dokumen lain yang serupa dengan Magna Carta ditemukan di negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Hongaria. [12]
Renaisans Eropa
Selama Renaisans filsafat sekuler politik mulai muncul setelah sekitar satu abad pemikiran politik teologis di Eropa. Sementara Abad Pertengahan memang melihat politik sekuler dalam praktek di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi Suci, bidang akademik sepenuhnya skolastik dan karenanya Kristen di alam.
Niccolò Machiavelli
Salah satu karya paling berpengaruh selama periode ini berkembang adalah The Niccolò Machiavelli, Pangeran, yang ditulis antara 1511-1512 dan diterbitkan pada tahun 1532, setelah kematian Machiavelli. Yang bekerja, serta sebagai The Discourses, analisis ketat dari periode klasik, berbuat banyak untuk mempengaruhi pemikiran politik modern di Barat. Sebuah minoritas (termasuk Jean-Jacques Rousseau) bisa menafsirkan Sang Pangeran sebagai sebuah satir dimaksudkan untuk diberikan kepada Medici setelah mereka menangkap kembali dari Florence dan pengusiran berikutnya mereka Machiavelli dari Florence [13] Meskipun pekerjaan itu. Ditulis untuk keluarga Medici di untuk mungkin mempengaruhi mereka untuk membebaskan dia dari pengasingan, Machiavelli mendukung Republik Florence daripada oligarki dari keluarga Medici di. Bagaimanapun, Machiavelli menyajikan pandangan konsekuensialis pragmatis dan sedikit dari politik, mana yang baik dan jahat hanya cara yang digunakan untuk mewujudkan sebuah akhir, yaitu negara yang aman dan kuat. Thomas Hobbes, yang terkenal dengan teorinya tentang kontrak sosial, terus memperluas pandangan ini di awal abad ke-17 selama Renaisans Inggris. Meskipun tidak Machiavelli maupun Hobbes percaya pada hak ilahi dari raja-raja, mereka berdua percaya pada keegoisan yang melekat pada individu. Hal itu tentu kepercayaan yang membawa mereka untuk mengadopsi kekuasaan pusat yang kuat sebagai satu-satunya cara mencegah disintegrasi tatanan sosial. [14]
John Locke
John Locke khususnya dicontohkan zaman baru teori politik dengan karyanya Dua Risalah Pemerintah. Di dalamnya Locke mengusulkan teori keadaan alam yang langsung melengkapi konsepsinya tentang bagaimana politik pembangunan terjadi dan bagaimana dapat didirikan melalui kewajiban kontrak. Locke berdiri untuk membantah teori politik dari ayah didirikan Sir Robert Filmer dalam mendukung sistem alami yang didasarkan pada alam dalam sebuah sistem tertentu. Teori hak ilahi dari raja menjadi mewah lewat, terkena jenis ejekan dengan yang John Locke diperlakukan. Tidak seperti Machiavelli dan Hobbes tapi seperti Aquinas, Locke akan menerima diktum Aristoteles bahwa manusia berusaha untuk menjadi bahagia dalam keadaan harmoni sosial sebagai hewan sosial. Tidak seperti tampilan lebih besar Aquinas tentang keselamatan jiwa dari dosa asal, Locke percaya bahwa pikiran manusia datang ke dunia ini sebagai tabula rasa. Bagi Locke, pengetahuan bukan bawaan, terungkap atau berdasarkan kewenangan tetapi dapat ketidakpastian marah dengan alasan, toleransi dan moderasi. Menurut Locke, penguasa mutlak seperti yang diusulkan oleh Hobbes tidak perlu, untuk hukum alam didasarkan pada akal dan kesetaraan, perdamaian mencari dan kelangsungan hidup bagi manusia.
Eropa Abad Pencerahan
Eugène Delacroix's Liberty Leading the People (1830, Louvre), sebuah lukisan diciptakan pada waktu di mana filsafat politik lama dan modern masuk ke dalam konflik kekerasan.
Selama periode Pencerahan, baru teori tentang apa yang manusia itu dan dan tentang definisi realitas dan cara itu dianggap, bersama dengan penemuan masyarakat lain di Amerika, dan perubahan kebutuhan masyarakat politik (terutama di bangun dari Perang Saudara Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis) menimbulkan pertanyaan baru dan wawasan oleh para pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu dan John Locke.
Teori ini didorong oleh dua pertanyaan dasar: satu, dengan apa yang benar atau perlu orang-orang bentuk negara, dan dua, apa bentuk terbaik bagi sebuah negara bisa. Pertanyaan-pertanyaan fundamental melibatkan perbedaan konseptual antara konsep "negara" dan "pemerintah." Diputuskan bahwa "Negara" akan merujuk ke set abadi lembaga melalui mana kekuasaan akan didistribusikan dan penggunaannya dibenarkan. "Pemerintah" istilah akan mengacu kepada sekelompok orang tertentu yang menduduki lembaga-lembaga negara, dan menciptakan hukum dan tata cara dengan mana rakyat, mereka sendiri termasuk, akan terikat. Perbedaan konseptual terus beroperasi di ilmu politik, meskipun beberapa ilmuwan politik, filsuf, sejarawan dan antropolog budaya berpendapat bahwa tindakan yang paling politis dalam masyarakat tertentu terjadi di luar negara, dan bahwa ada masyarakat yang tidak diatur dalam negara yang tetap harus dipertimbangkan dalam istilah politik. Selama konsep tatanan alam tidak diperkenalkan, ilmu-ilmu sosial tidak bisa berkembang secara mandiri berpikir teistik. Sejak revolusi budaya abad ke-17 di Inggris, yang menyebar ke Perancis dan seluruh Eropa, masyarakat telah dianggap tunduk pada hukum-hukum alam mirip dengan dunia fisik. [15]
Politik dan hubungan ekonomi yang drastis dipengaruhi oleh teori-teori sebagai konsep guild adalah subordinasi teori perdagangan bebas, dan dominasi Katolik Roma teologi semakin ditantang oleh gereja-gereja Protestan bawahan masing-masing negara-bangsa, yang juga (dalam mode Gereja Katolik Roma sering mengecam marah) berkhotbah dalam vulgar atau bahasa asli masing-masing daerah. Namun, pencerahan itu merupakan serangan langsung terhadap agama, khususnya Kristen. Publikasi Denis Diderot dan Jean d'Alembert's Encyclopédie ou Dictionnaire des raisonné ilmu pengetahuan, seni et des métiers des ditandai pencapaian intelektual penobatan zaman itu. Kritikus paling vokal dari gereja di Perancis François Marie Arouet de Voltaire, seorang tokoh wakil dari pencerahan tersebut. Setelah Voltaire, agama tidak akan pernah sama lagi di Perancis. [16]
Di Kekaisaran Ottoman, reformasi ideologis tidak terjadi dan pandangan-pandangan ini tidak mengintegrasikan ke dalam pikiran umum sampai lama kemudian. Selain itu, tidak ada penyebaran doktrin ini dalam Dunia Baru dan peradaban maju dari, Maya Aztec, Inca, Mohican, Delaware, Huron dan terutama Iroquois. Filosofi Iroquois khususnya memberikan banyak pemikiran Kristen waktu dan dalam banyak kasus sebenarnya terinspirasi beberapa institusi diadopsi di Amerika Serikat: misalnya, Benjamin Franklin adalah seorang pengagum besar dari beberapa metode Konfederasi Iroquois, dan banyak sastra Amerika awal menekankan filsafat politik penduduk asli. [17]
Industrialisasi dan Era Modern
Karl Marx dan teori Komunisme yang dikembangkan bersama dengan Friedrich Engels terbukti menjadi salah satu ideologi politik yang paling berpengaruh pada abad ke-20 melalui Leninisme.
Revolusi industri menghasilkan revolusi paralel dalam pemikiran politik. Urbanisasi dan kapitalisme sangat mengubah wajah masyarakat. Selama periode yang sama, gerakan sosialis mulai terbentuk. Pada pertengahan abad ke-19, Marxisme dikembangkan, dan sosialisme secara umum memperoleh peningkatan dukungan rakyat, sebagian besar dari kelas pekerja perkotaan. Tanpa melanggar sepenuhnya dari masa lalu, Marx membentuk prinsip-prinsip yang akan digunakan oleh kaum revolusioner masa depan abad ke-20 yaitu Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh dan Fidel Castro. Meskipun filsafat Hegel sejarah serupa dengan Kant, dan teori Marx tentang revolusi terhadap baik umum adalah sebagian didasarkan pada pandangan Kant tentang sejarah, Marx dikatakan telah menyatakan bahwa secara keseluruhan, ia hanya mencoba untuk meluruskan Hegel yang sebenarnya terbalik. Tidak seperti Marx yang percaya pada materialisme sejarah, Hegel percaya pada Fenomenologi Roh [18] Jadilah bahwa mungkin, oleh sosialisme 19-an, abad dan serikat buruh didirikan anggota dari lanskap politik.. Selain itu, berbagai cabang anarkisme, dengan pemikir seperti Bakunin, Proudhon atau Kropotkin, dan sindikalisme juga menjadi terkenal beberapa. Dalam dunia Anglo-Amerika, anti-imperialisme dan pluralisme mulai mendapatkan uang pada pergantian abad.
Perang Dunia I adalah peristiwa DAS dalam sejarah manusia. Revolusi Rusia pada 1917 (dan yang sejenis, meskipun kurang berhasil, revolusi di banyak negara Eropa lainnya) membawa komunisme - dan khususnya teori politik Leninisme, tetapi juga pada tingkat Luxemburgism lebih kecil (secara bertahap) - di panggung dunia. Pada saat yang sama, partai-partai demokratis sosial memenangkan pemilihan dan pemerintah dibentuk untuk pertama kalinya, sering sebagai hasil dari pengenalan hak pilih universal [19]. Namun, sekelompok ekonom Eropa tengah dipimpin oleh Austria Ludwig von Mises dan Friedrich Hayek diidentifikasi dasar-dasar kolektif ke berbagai doktrin sosialis dan fasis baru kekuasaan pemerintah sebagai berbagai merek totalitarianisme politik. [20] [21]
Filsafat politik kontemporer
Setelah Perang Dunia II filsafat politik pindah ke sebuah sementara gerhana di dunia akademis Anglo-Amerika, sebagai filsuf analitik menyatakan keraguan tentang kemungkinan bahwa penilaian normatif memiliki kandungan kognitif, dan ilmu politik berbalik ke arah metode statistik dan behavioralism. 1950-an melihat pernyataan dari 'kematian' dari disiplin, diikuti dengan perdebatan tentang tesis itu. Sejumlah emigran Eropa kontinental ke Inggris dan Amerika Serikat-termasuk Hannah Arendt, Karl Popper, Friedrich Hayek, Leo Strauss, Isaiah Berlin, Eric Voegelin dan studi Judith lanjutan Shklar-mendorong di lapangan, tapi pada 1950-an dan 60-an mereka dan siswa mereka tetap agak marjinal dalam disiplin ilmu mereka.
Komunisme tetap menjadi fokus penting terutama pada 1950-an dan 60-an. Kolonialisme dan rasisme adalah masalah-masalah penting yang timbul. Secara umum, ada kecenderungan ditandai ke arah pendekatan yang pragmatis terhadap isu-isu politik, bukan satu filosofis. Banyak perdebatan akademis dianggap salah satu atau kedua dari dua topik pragmatis: bagaimana (atau apakah) untuk menerapkan utilitarianisme masalah kebijakan politik, atau bagaimana (atau apakah) untuk menerapkan model-model ekonomi (seperti teori pilihan rasional) untuk isu-isu politik. Munculnya feminisme, gerakan LGBT sosial dan berakhirnya kekuasaan kolonial dan pengecualian politik minoritas seperti Amerika Afrika dan minoritas seksual di negara maju telah menyebabkan feminis, postkolonial, dan berpikir multikultural menjadi signifikan.
Dalam Anglo-Amerika filsafat politik akademis publikasi John Rawls A Theory of Justice pada tahun 1971 dianggap tonggak sejarah. Rawls menggunakan eksperimen pikiran, posisi asli, di mana pihak perwakilan memilih prinsip-prinsip keadilan untuk struktur dasar masyarakat dari balik tabir ketidaktahuan. Rawls juga menawarkan kritik terhadap pendekatan utilitarian untuk pertanyaan keadilan politik. 1974 buku Robert Nozick Anarchy, State, and Utopia, yang memenangkan Penghargaan Buku Nasional, menanggapi Rawls dari perspektif libertarian dan memperoleh kehormatan akademis untuk sudut pandang libertarian. [22]
Contemporaneously dengan munculnya etika analitis dalam pemikiran Anglo-Amerika, di Eropa baru beberapa baris filsafat diarahkan pada kritik dari masyarakat yang ada muncul antara tahun 1950-an dan 1980-an. Banyak dari mengambil elemen analisis ekonomi Marxis, tetapi menggabungkannya dengan lebih menekankan budaya atau ideologis. Keluar dari Sekolah Frankfurt, pemikir seperti Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas dan gabungan perspektif Marxian dan Freudian. Sepanjang garis yang agak berbeda, sejumlah pemikir benua lainnya-masih sangat dipengaruhi oleh Marxisme-menempatkan penekanan baru pada strukturalisme dan pada "kembali ke Hegel". Dalam (pasca-) strukturalis line (meskipun kebanyakan tidak mengambil label itu) adalah pemikir seperti Gilles Deleuze, Michel Foucault, Claude Lefort, dan Jean Baudrillard. Para Situasionis lebih dipengaruhi oleh Hegel, Guy Debord, khususnya, pindah analisis Marxis fetisisme komoditas ke dunia konsumsi, dan melihat hubungan antara konsumerisme dan pembentukan ideologi dominan.
perdebatan lain dikembangkan di sekitar (yang berbeda) kritik terhadap teori politik liberal yang dibuat oleh Michael Sandel dan Charles Taylor. Perdebatan liberalisme-komunitarianisme sering dianggap berharga untuk menghasilkan satu set baru masalah filosofis, daripada bentrokan yang mendalam dan mencerahkan perspektif.
Hari ini beberapa perdebatan mengenai hukuman dan pusat hukum pada pertanyaan tentang hukum alam dan gelar yang kendala pada tindakan manusia ditentukan oleh alam, seperti diungkapkan oleh ilmu pengetahuan pada khususnya. perdebatan lain fokus pada pertanyaan identitas budaya dan gender sebagai pusat politik
3) Sebuah pemerintahan WOW juga dikenal sebagai pemerintah nasional dan di negara-negara federal, pemerintah federal [1], adalah pemerintah di tingkat negara-bangsa. Struktur pemerintah pusat bervariasi dari lembaga ke lembaga. Banyak negara telah menciptakan daerah otonom dengan mendelegasikan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah di tingkat daerah, seperti tingkat regional, lokal, atau negara. Berdasarkan definisi yang luas dari sistem politik dasar, ada dua atau lebih tingkat pemerintahan yang ada dalam suatu wilayah mapan dan memerintah melalui lembaga-lembaga umum dengan tumpang tindih atau kekuasaan bersama sebagaimana diatur oleh konstitusi atau hukum lainnya.
Biasa tanggung jawab tingkat pemerintahan yang tidak diberikan kepada tingkat yang lebih rendah adalah menjaga keamanan nasional dan berolahraga diplomasi internasional, termasuk hak untuk menandatangani perjanjian yang mengikat. Pada dasarnya, pemerintah pusat memiliki kekuasaan untuk membuat hukum untuk seluruh negeri, berbeda dengan pemerintah daerah.
Secara umum, perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat federal bahwa status otonomi pemerintahan sendiri daerah ada oleh kesusahan dari pemerintah pusat dan sering dibuat melalui proses devolusi. Dengan demikian mereka mungkin secara sepihak dicabut dengan perubahan sederhana dalam hukum. Contoh dari ini dilakukan pada tahun 1973 ketika Irlandia Utara Konstitusi Undang-undang 1973 dihapuskan pemerintah Irlandia Utara yang telah dibuat di bawah Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920. Hal ini biasa bagi pemerintah pusat federal untuk dibawa menjadi ada oleh perjanjian antara sejumlah formal negara merdeka dan karena itu kewenangannya untuk mempengaruhi status keseimbangan kekuasaan secara signifikan lebih kecil (misalnya Amerika Serikat). Jadi pemerintah pusat federal sering didirikan secara sukarela dari 'bawah' sedangkan hibah devolusi pemerintahan sendiri dari 'atas'
4) Negara & Daerah
Kebanyakan orang Amerika memiliki lebih kontak harian dengan negara mereka dan pemerintah lokal dibandingkan dengan pemerintah federal. Polisi departemen, perpustakaan, dan sekolah - belum lagi lisensi pengemudi dan tiket parkir - biasanya jatuh di bawah pengawasan pemerintah negara bagian dan lokal. Setiap Negara memiliki konstitusi tertulis sendiri, dan dokumen-dokumen ini seringkali jauh lebih rumit daripada rekan federal mereka. Konstitusi Alabama, misalnya, berisi 310.296 kata - lebih dari 40 kali sebanyak Konstitusi AS.
Pemerintah Negara
Berdasarkan Perubahan Kesepuluh kepada Konstitusi Amerika Serikat, semua kekuasaan tidak diberikan kepada pemerintah federal disediakan untuk negara dan rakyat. Semua pemerintah negara dimodelkan setelah pemerintah federal dan terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. AS Konstitusi mengamanatkan bahwa semua negara menegakkan "bentuk republik" dari pemerintah, meskipun struktur tiga-cabang tidak diperlukan.
Cabang Eksekutif
Di setiap negara, cabang eksekutif dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Di kebanyakan negara, para pemimpin lain di cabang eksekutif juga langsung dipilih, termasuk gubernur letnan, Kejaksaan Agung, sekretaris negara, dan auditor dan komisaris. Negara-negara berhak untuk mengatur dengan cara apapun, sehingga mereka sering sangat bervariasi dalam hal struktur eksekutif. Tidak ada organisasi negara dua eksekutif adalah identik.
Cabang legislatif
Semua 50 negara telah legislatif terdiri dari wakil-wakil terpilih, yang menganggap hal-hal yang dibawa oleh gubernur atau diperkenalkan oleh para anggotanya untuk membuat undang-undang yang menjadi hukum. legislatif juga menyetujui anggaran negara dan undang-undang inisiat pajak dan barang dari impeachment. Yang terakhir adalah bagian dari sistem checks and balances antara tiga cabang pemerintahan yang mencerminkan sistem federal dan mencegah cabang apapun dari menyalahgunakan kekuasaannya.
Kecuali untuk satu negara, Nebraska, semua negara memiliki legislatur bikameral terdiri dari dua kamar: sebuah rumah atas yang lebih kecil dan majelis rendah yang lebih besar. Bersama dua kamar membuat undang-undang negara dan memenuhi tanggung jawab pemerintahan lainnya. (Nebraska adalah negara satunya yang hanya memiliki satu ruang di legislatif tersebut.) Ruang atas lebih kecil selalu disebut Senat, dan anggota-anggotanya umumnya masa jabatan lagi, biasanya empat tahun. Majelis rendah yang lebih besar yang paling sering disebut DPR, tetapi beberapa negara menyebutnya Majelis atau Dewan Delegasi. Anggotanya biasanya melayani istilah yang lebih pendek, sering dua tahun.
Cabang Yudisial
Negara cabang peradilan biasanya dipimpin oleh pengadilan tertinggi negara, yang mendengar banding dari pengadilan negeri tingkat rendah. Pengadilan struktur dan pengangkatan peradilan / pemilihan ditentukan baik oleh undang-undang atau konstitusi negara. Mahkamah Agung berfokus pada mengoreksi kesalahan yang dibuat di pengadilan yang lebih rendah dan karena itu tidak memiliki persidangan. Penetapan dibuat di pengadilan tertinggi negara biasanya mengikat, namun, bila pertanyaan diajukan mengenai konsistensi dengan Konstitusi AS, hal dapat diajukan naik banding langsung ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah umumnya termasuk dua tingkatan: county, juga dikenal sebagai distrik di Alaska dan paroki-paroki di Louisiana, dan kota, atau kota / kota. Di beberapa negara bagian, kabupaten dibagi menjadi kota-kota. Kota dapat terstruktur dalam banyak hal, seperti yang didefinisikan oleh konstitusi negara, dan disebut, dengan berbagai cara, kota-kota, desa, distrik, kota, atau kota. Berbagai macam kabupaten juga menyediakan fungsi-fungsi dalam pemerintahan lokal di luar daerah atau batas kota, seperti distrik sekolah atau kabupaten proteksi kebakaran.
Kotamadya - yang didefinisikan sebagai kota, kota, borough (kecuali di Alaska), desa, dan kota-kota - umumnya diorganisir sekitar pusat populasi dan dalam kebanyakan kasus sesuai dengan sebutan geografis yang digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk pelaporan perumahan dan populasi statistik. Kota sangat bervariasi dalam ukuran, dari jutaan warga New York City dan Los Angeles kepada 287 orang yang tinggal di Jenkins, Minnesota.
Kota umumnya mengambil tanggung jawab untuk taman dan jasa rekreasi, departemen kepolisian dan pemadam kebakaran, jasa perumahan, pelayanan medis darurat, pengadilan kota, transportasi jasa (termasuk transportasi umum), dan pekerjaan umum (jalan, got, salju penghapusan, signage, dan sebagainya) .
Sedangkan pemerintah federal dan negara pemerintah berbagi kekuasaan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, pemerintah daerah harus diberi kekuasaan oleh negara. Secara umum walikota, dewan-dewan kota, dan badan pemerintah lainnya dipilih langsung oleh rakyat.
TUGAS BAHASA INDONESIA
PENTINGNYA PENDIDIKAN TINGGI
BAGI PEREMPUAN
Disusun Guna Melengkapi Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Di susun Oleh:
Nama : Hanif Imaduddin
NIM : D0310025
Jurusan : SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di mana saja,di zaman modern ini pendidikan merupakan hal yang penting karena tanpa pendidikan seseorang akan sulit untuk menghadapi permasalahan yang semakin banyak.sehingga tidak ada bedanya dimana pun kita hidup:di Indonesia,di Eropa,di Amerika,di Saudi Arabia pendidikan merupakan hal yang penting .di Indonesia pendidikan mendapatkan perhatian yang besar dalam hal ini Departemen pendidikan nasional mengadakan program wajib belajar sembilan tahun bagi semua masyarakat.
Tentulah pendidikan sampai tingkat SMP itu tidak cukup bagi seorang anak karena masih perlu untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya yaitu sampai tingkat SMA sampai ke perguruan tinggi. Walaupun SMA biayanya tidak gratis tapi sekarang ini hampir bisa dipastikan anak-anak memperoleh pendidikan sampai tingkat SMA karena biaya yang dikeluarkan tidak mahal dan masih bisa terjangkau oleh orang tua. Dengan adanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pendidikan seperti tersedianya gedung sekolah.setelah tamat dari SMA maka anak perlu pendidikan yang lebih tinggi yaitu pendidikan tinggi. Biasanya yang menjadi masalah bagi orang tua karena diperlukan biaya yang besar untuk biasa meneruskan ke pendidikan tinggi. Apalagi bagi keluarga yang kurang mampu orang tua membuat keputusan dengan beberapa pertimbangan apakah akan memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan maka ada orang tua yang memberikan kesempatan yang berbeda dan lebih memproitaskan anak laki-laki utuk diberi kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Tetapi biasanya anak laki-laki diberi kesempatan lebih untuk menempuh ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada umumnya anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan, dalam banyak hal seperti pendidikan, peluang dan kesempatan utuk beraktualisasi diri. Orang tua, keluarga dan masyarakat sudah mempunyai pola pikir dan pola sikap diskriminatif dalam perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Orang tua dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak dan termasuk didalamnya adalah pendidikan karena tanpa adanya dukungan orang tua maka tak mudah seorang anak akan mendapatkan kesempatan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.
Orang tua dalam mengambil keputusan untuk memberikan pendidikan tinggi kepada anaknya ada pertimbangan tersendiri sehingga keputusan tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan. Ada orang tua yang memutuskan untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi untuk anak laki-laki karena dianggap sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Padahal pada zaman sekarang tidak hanya laki-laki yang membutuhkan pendidikan tinggi karena sekarang banyak anak perempuan yang mampu bekerja di sektor publik dan membutuhkan pendidikan yang memadai.
Sekarang ini banyak anak perempuan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam memberikan pendidikan kepada anak semestinya tidak membeda-bedekan jenis kelamin.
Selain alasan dan pertimbangan orang tua untuk mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak perempuan maka ada juga faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Keadaan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu faktor bagi keluarga untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada anak-anaknya. Keluarga yang memberikan kesempatan yang sama adalah keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi mampu karena bagi keluarga ekonomi mampu bukanlah masalah memberikan kesempatan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, tapi bagi keluarga yang tidak mampu selalu berusaha untuk tetap memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada anaknya meskipun harus bekerja sekeras mungkin. .
Dalam mengambil keputusan tersebut orang tua lebih mempertimbangkan faktor ekonomi atau keadaan ekonomi orang tua sebagai tolok ukur kemampuan dalam memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apa yang menentukan keputusan orang tua untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi pada anak perempuan?
2. Bagaimana tanggapan orang tua terhadap pendidikan tinggi bagi anak perempuan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui keputusan orang tua dalam memberikan kesempatan pendidikan tinggi pada anak perempuan.
2. Mengetahui tanggapan orang tua terhadap kesempatan pendidikan tinggi bagi anak perempuan.
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab orang tua dalam memberikan kesempatan pendidikan pada anak perempuan.
D. Manfaat Penelitian
Bedasarkan uraian diatas maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam bidang akademis dan memberi wacana tentang keputusan orang tua dalam memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak perempuan.
2. Manfaat praktis
a. Dapat memberi informasi pada orang tua dan pihak-pihak terkait seperti LSM dan pejabat kelurahan tentang arti pentingnya pendidikan tinggi bagi seorang anak khususnya anak perempuan.
b. Dapat memberi informasi tentang nilai anak antara anak laki-laki dan perempuan itu semestinya tidak ada perbedaan karena akan mengakibatkan kesenjangan gender dan kaum perempuan yang akan dirugikan.
c. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memperkaya kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan banding untuk penelitian yang relevan.
BAGI PEREMPUAN
Disusun Guna Melengkapi Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Di susun Oleh:
Nama : Hanif Imaduddin
NIM : D0310025
Jurusan : SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di mana saja,di zaman modern ini pendidikan merupakan hal yang penting karena tanpa pendidikan seseorang akan sulit untuk menghadapi permasalahan yang semakin banyak.sehingga tidak ada bedanya dimana pun kita hidup:di Indonesia,di Eropa,di Amerika,di Saudi Arabia pendidikan merupakan hal yang penting .di Indonesia pendidikan mendapatkan perhatian yang besar dalam hal ini Departemen pendidikan nasional mengadakan program wajib belajar sembilan tahun bagi semua masyarakat.
Tentulah pendidikan sampai tingkat SMP itu tidak cukup bagi seorang anak karena masih perlu untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya yaitu sampai tingkat SMA sampai ke perguruan tinggi. Walaupun SMA biayanya tidak gratis tapi sekarang ini hampir bisa dipastikan anak-anak memperoleh pendidikan sampai tingkat SMA karena biaya yang dikeluarkan tidak mahal dan masih bisa terjangkau oleh orang tua. Dengan adanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pendidikan seperti tersedianya gedung sekolah.setelah tamat dari SMA maka anak perlu pendidikan yang lebih tinggi yaitu pendidikan tinggi. Biasanya yang menjadi masalah bagi orang tua karena diperlukan biaya yang besar untuk biasa meneruskan ke pendidikan tinggi. Apalagi bagi keluarga yang kurang mampu orang tua membuat keputusan dengan beberapa pertimbangan apakah akan memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan maka ada orang tua yang memberikan kesempatan yang berbeda dan lebih memproitaskan anak laki-laki utuk diberi kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Tetapi biasanya anak laki-laki diberi kesempatan lebih untuk menempuh ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada umumnya anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan, dalam banyak hal seperti pendidikan, peluang dan kesempatan utuk beraktualisasi diri. Orang tua, keluarga dan masyarakat sudah mempunyai pola pikir dan pola sikap diskriminatif dalam perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Orang tua dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak dan termasuk didalamnya adalah pendidikan karena tanpa adanya dukungan orang tua maka tak mudah seorang anak akan mendapatkan kesempatan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.
Orang tua dalam mengambil keputusan untuk memberikan pendidikan tinggi kepada anaknya ada pertimbangan tersendiri sehingga keputusan tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan. Ada orang tua yang memutuskan untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi untuk anak laki-laki karena dianggap sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Padahal pada zaman sekarang tidak hanya laki-laki yang membutuhkan pendidikan tinggi karena sekarang banyak anak perempuan yang mampu bekerja di sektor publik dan membutuhkan pendidikan yang memadai.
Sekarang ini banyak anak perempuan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam memberikan pendidikan kepada anak semestinya tidak membeda-bedekan jenis kelamin.
Selain alasan dan pertimbangan orang tua untuk mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak perempuan maka ada juga faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Keadaan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu faktor bagi keluarga untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada anak-anaknya. Keluarga yang memberikan kesempatan yang sama adalah keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi mampu karena bagi keluarga ekonomi mampu bukanlah masalah memberikan kesempatan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, tapi bagi keluarga yang tidak mampu selalu berusaha untuk tetap memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada anaknya meskipun harus bekerja sekeras mungkin. .
Dalam mengambil keputusan tersebut orang tua lebih mempertimbangkan faktor ekonomi atau keadaan ekonomi orang tua sebagai tolok ukur kemampuan dalam memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apa yang menentukan keputusan orang tua untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi pada anak perempuan?
2. Bagaimana tanggapan orang tua terhadap pendidikan tinggi bagi anak perempuan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui keputusan orang tua dalam memberikan kesempatan pendidikan tinggi pada anak perempuan.
2. Mengetahui tanggapan orang tua terhadap kesempatan pendidikan tinggi bagi anak perempuan.
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab orang tua dalam memberikan kesempatan pendidikan pada anak perempuan.
D. Manfaat Penelitian
Bedasarkan uraian diatas maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam bidang akademis dan memberi wacana tentang keputusan orang tua dalam memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak perempuan.
2. Manfaat praktis
a. Dapat memberi informasi pada orang tua dan pihak-pihak terkait seperti LSM dan pejabat kelurahan tentang arti pentingnya pendidikan tinggi bagi seorang anak khususnya anak perempuan.
b. Dapat memberi informasi tentang nilai anak antara anak laki-laki dan perempuan itu semestinya tidak ada perbedaan karena akan mengakibatkan kesenjangan gender dan kaum perempuan yang akan dirugikan.
c. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memperkaya kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan banding untuk penelitian yang relevan.
PERUBAHAN SOSIAL
Perubahan sosial
A. Pengantar
Setiap masyarakat selama hidup pastimengalami perubahan-perubahan yang dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok.Adapula perubahan-perubahan yang pengaruhnyan terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali,tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan hanya akan dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia misalnya akan berpendapatbahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju,dan tidak berubah. Pernyataan demikian didasarkan pada pandangan sepintas yang tentu saja kurang mendalam dan kurang teliti karena tidak ada suatu masyarakat yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Orang-orang desa sudah mengenal perdagangan, alat-alat tranpor modern, bahkan dapat mengikuti berita-berita mengenai daerah lain melalui radio, televisi, dan sebagainya yang keuanya belum dikenal sebelumnya.
Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyrakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi social dan lain sebagainya. Karena luasnyabidang diman mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, bila seseorang hendak membuat penelitian, perlulah dahulu ditentukan secara tegas perubahan apa yang dimaksudkannya. Dasar penelitiannya mungkin tidak akan jelas apabila hal tersebut tidak dikemukakan terlebih dahulu. Sebagian besar ahli ekonomi mula-mula mengira bahwa suatu masyarakat akan dapat membangun ekonominya dengan cepat apabila telah dicukupi dan dipenuhi syarat-syarat yang khusus dipelkan dalambidang ekonomi. Akan tetapi pengalan merekayang berniat untuk mengadaan pembangun n ekonomi dalam masyarakat-masyrakat y baru mulai dengan pembangunan terbukti bhwa syratsyarat ekonomi saja tidak ckup untu melancarkan pembangunan. Di samping itu diperlukan pula perubahan-perubahan masyarakatyang dapat menetralkan factor-faktor kemasarakatan yang mngalami perkembangan. Hal itu dapatmemperkuatatau menciptakan factor-faktor yang dapatmenduka=ung pembangunan tersebut.
Sebaliknya, perlu diketahui dahulu perubahan-perubahan di bidang manakah yang akan terjadi nanti sebagai akibat dari pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi itu tidak dapat dihindarkan karena setiap perubahan dalam suatu lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu terkait proses saling mempengaruhisecara timbal timbale balik. Para sosiolog pernah mengadakan klasifikasi antara masyarakat-masyarakat statis dandinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan masyarakat yang sedikit sekail mengalami perubahan dan berjalan lambat. Masyarakat yang dinamis adalah masyarakat-masyrakat yang merngalami berbagai perubahan yang cepat. Jadi setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yangstatis. Sementara itu, pada masyarakat lainnya ianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatukemajuan (progres) namun dapat pulakemunduran dari bidang-bidang kehuidpan tertentu.
Perbahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Pengaruhnyabisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Pemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut. Perubahan dalam masyarakattelah ada sejak zaman dahulu. Namun perubahan-perubahanterbut berjalan dengan sangat cepat. Sehingga membingungkan manusia yang menghadapiny, yang sering berjalan secara konstan. Ia memang terikat oleh waktu dan tempat. Akan tetapi, karena sifatnya yang berantai perubahan terlihat ergsung teru, walau diselingi keadaan dimana mayarakat mengadakan reorganisasi unsr-unsur struktur masyarakat yang terkena perubahan-perubahan.
Setiap masyarakat selama hidupnya pasti menglami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada pula yang berjalan cepat.
Perubahan bias berkaitan dengan:
a. Nilai social
b. Pola-pola perilaku
c. Organisasi
d. Lembaga kemayarakatan
e. Lapisan dalam masyarakat
f. Kekuasaan dan wewenang dll.
Segala perubahan perubahan pada lembaa lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat,yang memengaruhi system sosialnya termasuk didalamnya nilai nilai,sikap sikap dan pola pola prilaku diantara kelompok kelompok masyarAKAT.
DEFINISI
Para sosiolog maupun antropolg telah banyak mempersoalkan mengenai pembatasan pengertian perub.2 sosial dan kebud. Supaya tidak timbul kekaburan ,pembicaraan akan dibatasi lbh dahulu pd perub.2 sosial .dg demikian diinventarisasi ,rumusan 2 sperti di bawah
-william f ogburn;mengemukakan ruang lingkup perub.2 sosial meliputi unsur2 kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial ,yg ditekankan adl pengaruh besr unsur2 kebudayaan material thdp unsur2 immaterial .
-kingsley davis mengartikan perubahan sosial sbg perubahan yg tjd dalam struktur dan fungsi masyarkat .misalnya ,timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan perubahan dalm organisasi ekonomi dan politik .
-maclver ;perubahan2 sosial dikatakannya sbg perubahan2 dlm hubungan social /sbg perubahan terhadap keseimbangan hubungan social .
-gillin dan gillin mengatakan perubahan 2 sosial sbg suatu variasi dari cara2 hidup yg telah diterima ,baik karena perubahan2 kondisi geografis ,kebudayaan materiil,komposisi penduduk ,odeologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan2 baru dalam masyarakat.sec singkat Samuel koening mengatakan bahwa perubahan social menunjuk pada modifikasi 2 yg tjd dim pola2 kehidupan manusia yg tjd karena sebab2 intern maupun sebab2 intern.
-selo soemarjan;perubahan2 pd lembaga2 kemasyarakatan did lm suatu masy. ,yg memengaruhi system sosialnya ,termasuk didalamnya nilai2 ,sikap2 dan pola perilaku diantara kelompok2 dlm masy. Tekanan pd definisi tsb terletak pd lembaga2 kemesyarakatan sbg himpunan pokok manusia ,yg kemudian memengaruhi segi2 struktur masyarakat lainya.
A. Pengantar
Setiap masyarakat selama hidup pastimengalami perubahan-perubahan yang dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok.Adapula perubahan-perubahan yang pengaruhnyan terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali,tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan hanya akan dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia misalnya akan berpendapatbahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju,dan tidak berubah. Pernyataan demikian didasarkan pada pandangan sepintas yang tentu saja kurang mendalam dan kurang teliti karena tidak ada suatu masyarakat yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Orang-orang desa sudah mengenal perdagangan, alat-alat tranpor modern, bahkan dapat mengikuti berita-berita mengenai daerah lain melalui radio, televisi, dan sebagainya yang keuanya belum dikenal sebelumnya.
Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyrakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi social dan lain sebagainya. Karena luasnyabidang diman mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, bila seseorang hendak membuat penelitian, perlulah dahulu ditentukan secara tegas perubahan apa yang dimaksudkannya. Dasar penelitiannya mungkin tidak akan jelas apabila hal tersebut tidak dikemukakan terlebih dahulu. Sebagian besar ahli ekonomi mula-mula mengira bahwa suatu masyarakat akan dapat membangun ekonominya dengan cepat apabila telah dicukupi dan dipenuhi syarat-syarat yang khusus dipelkan dalambidang ekonomi. Akan tetapi pengalan merekayang berniat untuk mengadaan pembangun n ekonomi dalam masyarakat-masyrakat y baru mulai dengan pembangunan terbukti bhwa syratsyarat ekonomi saja tidak ckup untu melancarkan pembangunan. Di samping itu diperlukan pula perubahan-perubahan masyarakatyang dapat menetralkan factor-faktor kemasarakatan yang mngalami perkembangan. Hal itu dapatmemperkuatatau menciptakan factor-faktor yang dapatmenduka=ung pembangunan tersebut.
Sebaliknya, perlu diketahui dahulu perubahan-perubahan di bidang manakah yang akan terjadi nanti sebagai akibat dari pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi itu tidak dapat dihindarkan karena setiap perubahan dalam suatu lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu terkait proses saling mempengaruhisecara timbal timbale balik. Para sosiolog pernah mengadakan klasifikasi antara masyarakat-masyarakat statis dandinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan masyarakat yang sedikit sekail mengalami perubahan dan berjalan lambat. Masyarakat yang dinamis adalah masyarakat-masyrakat yang merngalami berbagai perubahan yang cepat. Jadi setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yangstatis. Sementara itu, pada masyarakat lainnya ianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatukemajuan (progres) namun dapat pulakemunduran dari bidang-bidang kehuidpan tertentu.
Perbahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Pengaruhnyabisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Pemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut. Perubahan dalam masyarakattelah ada sejak zaman dahulu. Namun perubahan-perubahanterbut berjalan dengan sangat cepat. Sehingga membingungkan manusia yang menghadapiny, yang sering berjalan secara konstan. Ia memang terikat oleh waktu dan tempat. Akan tetapi, karena sifatnya yang berantai perubahan terlihat ergsung teru, walau diselingi keadaan dimana mayarakat mengadakan reorganisasi unsr-unsur struktur masyarakat yang terkena perubahan-perubahan.
Setiap masyarakat selama hidupnya pasti menglami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada pula yang berjalan cepat.
Perubahan bias berkaitan dengan:
a. Nilai social
b. Pola-pola perilaku
c. Organisasi
d. Lembaga kemayarakatan
e. Lapisan dalam masyarakat
f. Kekuasaan dan wewenang dll.
Segala perubahan perubahan pada lembaa lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat,yang memengaruhi system sosialnya termasuk didalamnya nilai nilai,sikap sikap dan pola pola prilaku diantara kelompok kelompok masyarAKAT.
DEFINISI
Para sosiolog maupun antropolg telah banyak mempersoalkan mengenai pembatasan pengertian perub.2 sosial dan kebud. Supaya tidak timbul kekaburan ,pembicaraan akan dibatasi lbh dahulu pd perub.2 sosial .dg demikian diinventarisasi ,rumusan 2 sperti di bawah
-william f ogburn;mengemukakan ruang lingkup perub.2 sosial meliputi unsur2 kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial ,yg ditekankan adl pengaruh besr unsur2 kebudayaan material thdp unsur2 immaterial .
-kingsley davis mengartikan perubahan sosial sbg perubahan yg tjd dalam struktur dan fungsi masyarkat .misalnya ,timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan perubahan dalm organisasi ekonomi dan politik .
-maclver ;perubahan2 sosial dikatakannya sbg perubahan2 dlm hubungan social /sbg perubahan terhadap keseimbangan hubungan social .
-gillin dan gillin mengatakan perubahan 2 sosial sbg suatu variasi dari cara2 hidup yg telah diterima ,baik karena perubahan2 kondisi geografis ,kebudayaan materiil,komposisi penduduk ,odeologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan2 baru dalam masyarakat.sec singkat Samuel koening mengatakan bahwa perubahan social menunjuk pada modifikasi 2 yg tjd dim pola2 kehidupan manusia yg tjd karena sebab2 intern maupun sebab2 intern.
-selo soemarjan;perubahan2 pd lembaga2 kemasyarakatan did lm suatu masy. ,yg memengaruhi system sosialnya ,termasuk didalamnya nilai2 ,sikap2 dan pola perilaku diantara kelompok2 dlm masy. Tekanan pd definisi tsb terletak pd lembaga2 kemesyarakatan sbg himpunan pokok manusia ,yg kemudian memengaruhi segi2 struktur masyarakat lainya.
RANCANGAN TUGAS PAPER ILMU POLITIK
Konflik Internal BK Harus Dijelaskan ke Publik
JAKARTA - Penjelasan delapan anggota Badan Kehormatan (BK) yang melakukan studi banding ke Yunani tidak menjawab persoalan yang selama ini menjadi pertanyaan publik.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan ketua Badan Kehormatan DPR (BK-DPR) harus memeriksa kedelapan anggotanya yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan saat studi banding.
"Belum dijelaskan itu konteks membela diri, tapi bukan itu keputusannya. Sebagai ketua BK, Gayus Lumbuun harus memeriksa. Terbukti tidak terbukti setelah dibacakan Gayus. Ini seharusnya diklarifikasi," kata Ray saat dihubungi okezone, Rabu (24/11/2010).
Dia menyebutkan penjelasan delapan anggota BK ini justru memperkuat adanya tindakan menyia-nyiakan waktu. Apalagi waktu dua hari di Turki untuk alasan yang kurang jelas.
Jika alasan ditundanya keberangkatan karena persoalan pesawat, kenapa harus dua hari berada di Turki?
Ray juga mempertanyakan dana yang digunakan selama berada di Turki berasal dari mana. "Kalau kita toleran alasan transit ada waktu satu hari yang kosong. Sejatinya melakukan apa di Yunani," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan anggota BK DPR yang dimaksud adalah, Nurdiman Munir (FPG), Salim Mengga (FPD), Darizal Basir (FPD), Chairuman Harahap (FPG), Anshori Siregar (FPKS), Abdul Rosaq Rais (FPAN), Usman Ja’far (FPPP), dan Maschan Moesa (FPKB) mengadakan studi banding di Yunani pada 23-29 Oktober lalu. Namun, pada praktiknya, kunjungan kerja hanya sampai 27 Oktober.
Pekan kemarin sebanyak 10 lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga mendesak BK DPR melakukan pemeriksaan terhadap delapan anggotanya. Sepuluh LSM itu di antaranya, Indonesia Budjet Center, Sindikasi untuk Pemilu dan Demokrasi, Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Transparency International Indonesia, Tepi Indonesia, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Lima Indonesia, FORMAPPI, Sugeng Saryadi Syndicate, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA).
Anggota BK Nurdiman Munir mengatakan, keberangkatan ke Turki tidak melanggar aturan. Keberangkatan dan kepulangan para anggota BK disesuaikan dengan pengaturan jadwal dari travel agent. "Schedule keberangkatan dan pulang yang berdasarkan pesawat dan travel itu bukan mau kita. Schedule pesawat bukan kita yang menentukan, hanya mengikut aja," kilahnya.(ram)
BK Diminta Tunjukkan Hasil Studi Etika ke Yunani
JAKARTA - Kepergian anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI ke Yunani dan Turki beberapa waktu lalu masih menuai cibiran, terlebih anggota BK Nudirman Munir mengatakan kedatangannya ke Turki berhasil menarik minat pengusaha Turki untuk membeli produk furniture buatan Indonesia.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan ucapan Nudirman Munir hanya untuk memanipulasi informasi dan menutup-nutupi pertanyaan masyarakat.
“Ini akibat dari perjalanan anggota dewan yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, apa tujuan mereka ke Yunani,” kata Sebastian kepada okezone, Minggu (27/11/2010).
Menurutnya, meski ada hasilnya apa yang dilakukan anggota BK tersebut sudah jauh dari tujuan DPR. “Mereka itu kan mau studi banding bukan jualan, malah yang diceritakan hasil jualan bukan hasil studi bandingnya apa. Jika mau jualan, tujuan kunjungan ini kan katanya belajar etika yang harus diceritakan hasil belajar etikanya,” terangnya.
Seperti diberitakan, pada Jumat pekan lalu, Nudirman yang juga anggota Komisi III DPR mengungkapkan keberhasilannya menggaet 17 pengusaha Turki untuk membeli produk furniture Indonesia.
“Saya heran kami yang hanya menggunakan anggaran Rp800 juta saja dimaki-maki. Padahal kami berhasil mengandeng 17 pengusaha di Turki untuk membeli furniture Indonesia senilai ratusan miliar rupiah,” kata Nudirman saat itu.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu meminta masyarakat tidak mempersoalkan kunjungan angggota BK ke Turki beberapa, karena berhasil membawa pembeli.
Meski tidak sesuai dengan agenda, namun Nudirman berdalih anggota dewan sudah bekerja dengan baik mempromosikan produk Indonesia ke pengusaha Turki.
Badan Kehormatan
Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.
Badan Kehormatan
Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.
BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.
Antara BK dan DK….
Oktober 11, 2008 pada 11:38 pm (badan kehormatan DPR RI)
Badan Kehormatan DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR RI yang baru, sebagaimana termaktub dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa Badan Kehormatan DPR RI dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berbeda halnya dengan periode 1999-2004 yang menyebut “Dewan Kehormatan” sebagai kelembagaan yang tidak bersifat tetap (ad hoc) karena lembaga ini dapat dibentuk oleh DPR RI bila terdapat kasus terkait dengan perilaku Anggota DPR RI. Hingga periode 1999-2004 berakhir, tidak ada kasus yang berhasil diproses oleh “Dewan Kehormatan” sehingga dalam periode tersebut “Dewan Kehormatan” belum pernah terbentuk guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakkan Kode Etik DPR RI.
Di sisi lain, pembentukan Badan Kehormatan di Indonesia, baik Badan Kehormatan DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebenarnya merupakan efek dari munculnya gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik, Kode Etik dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di dunia. Keempat gagasan ini awalnya dikembangkan oleh sektor swasta (private sector). Di tengah sistem ekonomi-pasar global, negara tidak lagi mampu mengontrol, mengakses, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang ada. Sebagai contoh, pelanggan, seringkali melakukan boikot produk dan perusahaan yang dicurigai tidak menghargai standar etika bisnis. Akhirnya, perusahaan menyusun instrumen Reformasi Etik atau Rezim Etik dengan memberlakukan Kode Etik, Kode Perilaku, serta mekanisme monitoring internal atau bahkan membiarkan auditor independen untuk menyelidiki dan melaporkan apakah pengelolaan perusahaan itu memenuhi standar etika yang telah mereka buat atau tidak.
Gagasan tersebut kemudian bergeser pada wilayah publik. Publik di beberapa negara industri demokratis menjadi tidak senang dengan hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran etik yang sudah jelas, seperti korupsi dan sebagainya. Ketidakpuasan rakyat dengan fungsi berbagai rezim politik, dengan cepat diterjemahkan ke dalam jatuhnya tingkat kepuasan terhadap demokrasi dan kepercayaan rakyat, serta meningkatnya kelompok-kelompok politik yang aktif melakukan demonstrasi/aksi protes. Untuk mengatasi hal ini maka para legislator, administrator, dan birokrat memahami perlunya Reformasi Etik.
Pelaksanaan Reformasi Etik diterjemahkan dalam Rezim Etik yang ditujukan untuk melayani fungsi internal dan juga eksternal. Secara internal, penguatan Rezim Etik dimaksudkan untuk meningkatkan standar etik dan kinerja pejabat publik. Secara eksternal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik/rakyat. Dalam wilayah politik-parlemen, Rezim Etik lazimnya dibangun dengan memakai Kode Perilaku (code of conduct) dan Kode Etik (code of ethics).
Kode Etik merupakan norma-norma yang menyediakan seperangkat standar perilaku yang benar bagi anggota profesi yang mengeluarkan kode ini. Sedangkan Kode Perilaku merupakan aturan pelaksanaan yang lebih konkret, operasional dan disertai dengan sanksi bagi terjadinya pelanggaran. Kode perilaku parlemen merupakan dokumen formil yang mengatur perilaku anggota parlemen dengan menentukan apa yang dipandang sebagai perilaku yang diterima/diperbolehkan dan perilaku apa yang tidak diperkenankan.
Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan untuk memperjuangkan budaya politik yang menempatkan penekanan pada kesopanan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Kode perilaku telah dijalankan oleh Kepulauan Fiji, Jerman, Grenada, Israel, Jepang, Filipina, Inggris, Amerika Serikat dan India. Selain itu, Chile dan Polandia juga telah merancang dan mengesahkan kode perilaku. Materi kode perilaku misalnya berisi perbuatan-perbuatan non-etis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. menggunakan posisi publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
b. mendapatkan keuntungan untuk mempengaruhi tindakan pejabat;
c. menggunakan informasi pemerintah yang bersifat rahasia;
d. menerima hadiah dari pejabat atau pegawai melebihi nilai tertentu;
e. menerima honor dari pejabat publik;
f. mempunyai konflik kepentingan dalam hal keuangan;
g. melakukan nepotisme;
h. melakukan pekerjaan bisnis di luar parlemen dengan menggunakan jabatannya;
i. menerima pembayaran di luar sistem anggaran resmi.
Substansi kode perilaku di beberapa “Badan Kehormatan” lain berkenaan dengan penyingkapan finansial (disclosure) yang dimiliki oleh Anggota Parlemen. Oleh karena itu, “Badan Kehormatan” di seluruh parlemen dunia menitikberatkan pada mekanisme pengumuman kekayaan dan penyingkapan finansial dari anggota parlemen.
Sistem hukum di Indonesia, tidak dapat sepenuhnya menerapkan Rezim Etik yang berasal dari sektor swasta dan publik di luar negeri tersebut. Sistem hukum Indonesia secara historis adalah civil law system yang menekankan pada fungsi aturan tertulis yang hirarkis. Kode Etik atau kode perilaku dapat diatur dalam konteks peraturan tertulis sejauh posisinya berada di bawah Undang-Undang. Rezim Etik di Indonesia dilaksanakan melalui UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
Adapun istilah “Kode Perilaku” tidak dikenal dalam sistem hukum kita, sehingga aturan yang lebih rinci dalam Kode Perilaku cukup diatur dalam Kode Etik. Persoalan yang lebih penting adalah efektifitas pelaksanaan dari UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik, yang diharapkan dapat mendekati efektifitas pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku pada “Badan Kehormatan” parlemen negara-negara lain.
Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat dinilai sebagai aturan-materiil Badan Kehormatan DPR RI. Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini masih bercampur antara aturan materiil dan formil untuk Badan Kehormatan DPR RI DPR RI. Sebagai langkah penyempurnaan, berdasarkan pengalaman praktek Badan Kehormatan DPR RI maka dalam masa-masa mendatang diperlukan penyempurnaan suatu aturan formil yang jauh lebih rinci yaitu Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI yang sepenuhnya bersifat formil.
Tinggalkan sebuah Komentar
Konsideran Pembentukan Badan Kehormatan – 2
Oktober 11, 2008 pada 10:49 pm (badan kehormatan DPR RI)
Konsideran Filosofis
Terlebih dahulu kita memposisikan Etika Politik sebagai dasar konseptual untuk melihat eksistensi BK. Etika Politik merupakan ilmu yang fundamental untuk melihat gejala-gejala politik dari sisi moralitas. Istilah “etika” dan “moral” seringkali dianggap sama meskipun asal katanya berbeda yaitu “etika” yang berasal dari kata Yunani dan “moral” yang berasal dari kata Latin. Istilah “etika” dikenalkan oleh Aristoteles yang dipakai untuk menunjukkan filsafat moral dan sekaligus menunjukkan bahwa praktek politik di Yunani saat itu senantiasa bersandar pada filsafat moral. Adapun istilah “moral” berasal dari kata Latin mos yang bermakna kebiasaan atau adat.
Dalam tulisan ini kami merujuk pada istilah Etika yaitu suatu ilmu yang fundamental untuk menilai gejala-gejala politik dari sudut pandang moralitas. Kedudukan bahasa dan ilmu dari Etika sama halnya dengan Statistika dimana akhiran “-ika” selalu digunakan untuk menunjukkan suatu ilmu. Etika adalah ilmu tentang ethos atau etik, sedangkan Statistika adalah ilmu tentang statistik. Namun, dalam bahasa sehari-hari istilah Etika sebagai ilmu belum menjadi kebiasaan, sehingga istilah “Etika” jarang dipakai untuk suatu praktek pengetahuan dan hanya ditujukan untuk suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia saja.
Adapun pertimbangan pertama yang menjadi dasar pembentukan BK dapat kita simak terlebih dahulu dalam bagian “Mengingat” huruf a UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
“…bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusyawaratan/perwakilan perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara…”
Apakah yang dapat kita peroleh dalam pertimbangan filosofis tersebut terkait dengan keberadaan BK? Sebagaimana kita ketahui, BK ada dan dibentuk dalam suatu lembaga permusyawaratan rakyat (BK MPR), lembaga perwakilan rakyat (BK DPR), dan lembaga perwakilan daerah (BK DPD atau BK DPRD). Bila kita simak bahasa konsideran UU Susduk, maka pembentukan BK nampak didasari suatu pemikiran tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dipetik dari nilai-nilai Pancasila (baik sebagai norma dasar maupun ideologi terbuka). Antara “kedaulatan rakyat” dan “hikmat kebijaksanaan” menjadi dasar fundamental agar suatu institusi yang dibentuk dalam lembaga perwakilan rakyat seperti BK itu, dapat benar-benar menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Istilah “hikmat kebijaksanaan” memposisikan anggota BK MPR, DPR, DPD dan DPRD agar menggunakan “hati nurani” sebagai fenomena moral. Bukankah “hikmat kebijaksanaan” merupakan upaya rasio agar segala keputusan manusia dapat diterima oleh sesamanya? Bukankah “hati nurani” dan “kesadaran” itu merupakan tema penting dalam Etika? Dalam hal ini, “hati nurani“ cenderung mempunyai aspek transenden yang melampaui diri kita, dan meletakkan kita sebagai ‘pendengar’ dari suara-suara transendennya.
Dalam praktek kinerja BK, seringkali terjumpai berbagai argumentasi mengenai pasal-pasal dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maupun Kode Etik ketika BK sedang membahas kasus tertentu. Argumentasi yang diperoleh melalui “kesadaran” itu bisa saja terwujud dalam bentuk penggunaan logika silogisme, logika hukum maupun logika politik –yang sedikitnya diwarnai oleh pandangan, platform atau ideologi politik tertentu. Seperti diketahui bahwa dalam Kode Etik senantiasa terdapat 3 (tiga) norma yaitu norma larangan, kewajiban dan kepatutan. Ketiga norma ini diwujudkan dalam pasal-pasal Kode Etik. Sedangkan, Kode Etik sendiri merupakan positivisasi terhadap ukuran-ukuran moral tertentu dalam kehidupan politik parlemen. Logika yang dipergunakan dalam rapat maupun persidangan BK tidaklah lepas dari norma-norma tersebut. Artinya, premis faktual berupa kasus tertentu dan premis normatif dalam Kode Etik membuahkan hasil berupa premis imperatif yang berjalan dalam tatanan etis.
Keberagaman dalam menggunakan logika tersebut itu sah dan valid adanya bila didahului oleh suara-suara hati nurani. Anggota BK berusaha untuk menunjukkan bahwa “hikmat kebijaksanaan” itu benar-benar digunakan dalam rangka menilai suatu perilaku anggota parlemen itu baik atau buruk dengan tidak meninggalkan norma hukum dalam Kode Etik. Suara hati nurani dan Kesadaran dari Anggota BK itu seringkali digunakan untuk menilai suatu peristiwa masa lalu (yang berhubungan dengan syarat-syarat Pemilu), peristiwa saat ini, dan membentuk suatu acuan tentang perbuatan apa yang seharusnya tidak etis untuk dilakukan.
Apabila kita benar-benar membaca ketentuan dalam Kode Etik, dan apalagi posisi kita sebagai Anggota BK, maka dalam perspektif Antropologi Budaya, keberadaan BK mendorong penggunaan “hikmat kebijaksanaan” untuk menciptakan suatu shame culture dan guilt culture. Artinya, anggota parlemen mempunyai rasa malu dan rasa bersalah bila perilakunya melanggar ketentuan dalam Kode Etik dan Tata Tertib. Rasa malu dan rasa bersalah itu muncul dalam kesadaran pribadi Anggota parlemen tanpa adanya suatu sanksi/hukuman dari BK maupun institusi peradilan.
Disinilah pertimbangan filosofis tentang kaitan antara “hukum” dan “moral/ethos” itu berada. Keberadaan BK sungguh tidak berada dalam posisi untuk menghukum seseorang dan lebih pada tindakan pencegahan atau penilaian terhadap adanya perbuatan immoral (baca: tidak bermoral). Bila demikian halnya maka posisi lembaga perwakilan rakyat dalam mewakili “rakyat” itu akan terlegitimasi secara etis, di luar legitimasi politis dalam sistem pemilihan umum. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh BK (sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat) melalui jalur etis yang cenderung untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri Anggota parlemen itu sendiri. Dalam skala lebih luas, keberadaan BK dalam sistem demokrasi akan mendinamisasi perkembangan moral dari Anggota parlemen ke arah yang lebih matang –khususnya dalam hal peran dan tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya sendiri
Melekatnya peran dan tanggung jawab moral itu dapat kita lihat dalam praktek dan ketentuan tentang Sumpah/Janji Anggota parlemen. Terkait dengan tema diskusi yang melibatkan Anggota DPRD ini, maka mari kita simak Penjelasan Pasal 72 UU Susduk:
“Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata ‘Demi Allah’ dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata ‘Semoga Tuhan Menolong Saya, untuk agama Budha ‘Demi Hyang Adi Budha, untuk agama Hindu ‘Om Atah Paramawisesa/….Hakekatnya sumpah/janji adalah tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota.”
Dalam penjelasan tersebut dapat kita peroleh bahwa pada hakekatnya sumpah/janji merupakan “tanggung jawab individu” dan “tanggung jawab kolektif” bagi Anggota DPRD. Tanggung jawab individu karena anggota DPRD berjanji pada Tuhan dan agama sebagaimana ia yakini. Tanggung jawab kolektif karena seluruh anggota DPRD diperintahkan oleh Undang-Undang agar memperjuangkan aspirasi rakyat.
Untuk menentukan apakah seorang anggota DPRD itu melanggar tanggung jawab individu itu, tentu dikembalikan kepada kesadaran pribadi masing-masing. Selanjutnya, siapakah yang berwenang untuk menentukan apakah ada suatu pelanggaran tanggung jawab kolektif? Dalam konteks demikian, pembentukan dan keberadaan BK DPRD penting untuk melihat apakah telah terjadi pelanggaran terhadap sumpah/janji tersebut. Begitu pentingnya substansi sumpah/janji itu maka Anggota BK DPRD harus berhati-hati dan mendengarkan suara hati nuraninya sebelum menafsirkan kaidah-kaidah atau norma dalam Kode Etik DPRD.
Dalam kategori tanggung jawab kolektif, pandangan etik dari BK DPRD terhadap sumpah/janji merupakan bentuk rasa solidaritas agar martabat seluruh anggota parlemen tidak terlukai oleh suatu perbuatan immoral dari anggota parlemen tertentu. Pengambilan keputusan untuk pelanggaran terhadap sumpah/janji tidaklah mungkin diterapkan terhadap suatu perbuatan yang benar-benar tidak terbukti dalam hal perjuangan aspirasi rakyat. Seluruh anggota BK DPRD seharusnya menggunakan “hikmat kebijaksanaan” yang melekat terhadap dirinya sendiri, untuk menilai apakah ada kewajiban dan tanggung jawab kolektif yang dilanggar oleh seorang anggota parlemen dalam kasus tertentu. Dengan demikian, keberadaan BK terhindar dari suatu tindakan immoral seperti intrik politik (individual dan faksional) yang menjauhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan Konstituen.
Suatu hal penting yang dapat ditekankan adalah konsideran pembentukan BK mempunyai nuansa filosofis yang amat mendasar, antara lain sebagai berikut:
a. Pembentukan BK meletakkan tanggung jawab dan kewajiban moral tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui hikmat kebijaksanaan dalam kinerjanya sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menegakkan martabat manusiawi anggota parlemen.
b. Pembentukan BK meletakkan hubungan yang erat antara Moral dan Agama, serta Moral dan Politik, apabila kita melihat dari sumpah/janji anggota parlemen. Sebagai pendasarannya adalah Moralitas sebagai ciri khas manusia, dimana BK menilai seluruh perbuatan yang dilakukan Anggota Parlemen dalam cara pandang Moralitas.
c. Pembentukan BK meletakkan hubungan yang erat antara Moral dan Hukum, untuk menguji sejauhmana Anggota parlemen telah melanggar kewajiban dan tanggung jawab moralnya sebagaimana diatur dalam hukum positif yaitu aturan perundang-undangan dan khususnya yang diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik.
Sebagai gambaran kinerja BK DPR RI, seringkali perdebatan tentang batas Etik dan Hukum menjadi tema utama. Hal ini menunjukkan anggota BK DPR RI sungguh-sungguh beranjak dari status keilmuan Etika Politik maupun Filsafat Hukum untuk menguji sejauhmana perilaku Anggota DPR RI itu dapat dinilai dalam kerangka konseptual Tata Tertib dan Kode Etik. Dalam konteks Logika, premis-premis normatif dalam Tatib/Kode Etik selalu dikaitkan dengan premis faktual/kasus untuk sampai pada suatu kesimpulan etis yang bersifat normatif juga. Inilah kiranya cikal bakal “etika terapan” (applied ethics) dalam wilayah politik parlemen yang sedang tumbuh dalam sistem demokrasi Indonesia.
Konsideran Yuridis
Pertama, pertimbangan yuridis tentang BK dapat kita telusuri dalam pendekatan kelembagaan dalam tata hukum nasional. Seperti yang telah dibahas semula tentang etika terapan, maka dalam hal pelaksanaan etika terapan tersebut membutuhkan kompetensi lembaga tertentu yang dapat menentukan validitas dan efektivitas tata hukum nasional yang punya legitimasi etis.
Ilmuwan Hukum Tata Negara, Jimly Ashiddiqie, dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, menyatakan bahwa salah satu ciri penting dari good governance adalah prinsip the rule of law yang harus digandengkan pula sekaligus dengan the living ethics. Keduanya berjalan seiring dan sejalan secara fungsional dalam upaya membangun perikehidupan yang menerapkan prinsip good governance, baik dalam lapisan pemerintahan dan kenegaraan (supra-struktur) maupun dalam lapisan kemasyarakatan (infrastruktur).
Ide pokok tentang the rule of law dan the living ethics adalah di samping membangun sistem hukum dan menegakkan hukum, kita juga harus membangun dan menegakkan sistem etika dalam kehidupan keorganisasian warga masyarakat dan warga negara. Dengan demikian, tidak semua persoalan harus ditangani oleh dan secara hukum. Yang menarik dari pemikiran Jimly Ashiddiqie adalah sebelum segala sesuatu bersangkutan dengan hukum, sistem etika sudah lebih dulu menanganinya, sehingga diharapkan beban sistem hukum tidak terlalu berat. Jika etika tegak dan berfungsi baik maka mudah diharapkan bahwa hukum juga dapat ditegakkan semestinya.
Beranjak dari ketentuan yang lebih umum yaitu Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, maka Jimly Ashiddiqie mengusulkan agar terdapat pengaturan operasional yang menyeluruh. Utamanya, dalam upaya membangun sistem etika di tingkat supra-struktur maupun di tingkat infrastruktur. Pertama, Ketetapan MPR tersebut diacu untuk peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan lain sebagainya. Kedua, Ketetapan MPR tersebut diacu untuk menyusun sistem kode etik dan pemberlakuannya secara umum melalui suatu Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan pokok etika dalam kehidupan berbangsa. Undang-Undang inilah nanti yang akan memayungi semua ketentuan tentang etika, kode etik, dan komisi etik yang diatur dalam berbagai Undang-Undang lain yang terkait.
Keseluruhan sistem etika itu dinamakan oleh Jimly Ashhiddiqie sebagai positive ethics yang berperan penting sebagai pendamping positive law dalam arti sebagai perangkat norma aturan yang diberlakukan secara resmi dalam satu ruang dan waktu tertentu. Jika etika positif dapat ditegakkan, maka etika publik pada umumnya dapat diharapkan tumbuh sebagai living ethics atau sebagai etika yang hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ide-ide besar negara hukum tidak akan tegak tanpa dilandasi basis etika yang hidup secara fungsional dan terwujud dalam perilaku sehari-hari.
Pandangan seperti ini meletakkan keberadaan Kode Etik DPR RI sebagai infrastruktur sistem kode etik positif yang merupakan ciri khas sistem hukum Indonesia pasca reformasi. Kode Etik DPR RI dipahami sebagai salah satu bagian infrastruktur sistem kode etik positif, karena masih banyak kode etik positif pada lembaga-lembaga publik lainnya.
Begitu pentingnya infrastruktur sistem kode etik positif itu, maka BK DPR dipertimbangkan sebagai alat kelengkapan DPR RI yang baru, sebagaimana termaktub dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 22/2003 tentang Susduk bahwa Badan Kehormatan DPR RI dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berbeda halnya dengan periode 1999-2004 yang menyebut “Dewan Kehormatan” sebagai kelembagaan yang tidak bersifat tetap (ad hoc) karena lembaga ini dapat dibentuk oleh DPR RI bila terdapat kasus terkait dengan perilaku Anggota DPR RI. Hingga periode 1999-2004 berakhir, tidak ada kasus yang berhasil diproses oleh “Dewan Kehormatan” sehingga dalam periode tersebut “Dewan Kehormatan” belum pernah terbentuk guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakkan Kode Etik DPR RI.
Kedua, pembentukan BK di Indonesia, baik BK DPR RI dan BK DPRD dapat dilihat dari sisi pandang tentang perkembangan gagasan Reformasi Etik di parlemen dunia yang sejumlah gagasan di antaranya dipositifkan dalam tata hukum nasional Indonesia. Gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik, Kode Etik dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di dunia awalnya dikembangkan oleh sektor swasta (private sector). Di tengah sistem ekonomi-pasar global, negara tidak lagi mampu mengontrol, mengakses, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang ada. Sebagai contoh, pelanggan, seringkali melakukan boikot produk dan perusahaan yang dicurigai tidak menghargai standar etika bisnis. Akhirnya, perusahaan menyusun instrumen Reformasi Etik atau Rezim Etik dengan memberlakukan Kode Etik, Kode Perilaku, serta mekanisme monitoring internal atau bahkan membiarkan auditor independen untuk menyelidiki dan melaporkan apakah pengelolaan perusahaan itu memenuhi standar etika yang telah mereka buat atau tidak.
Gagasan tersebut kemudian bergeser pada wilayah publik. Publik di beberapa negara industri demokratis menjadi tidak senang dengan hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran etik yang sudah jelas, seperti korupsi dan sebagainya. Ketidakpuasan rakyat dengan fungsi berbagai rezim politik, dengan cepat diterjemahkan ke dalam jatuhnya tingkat kepuasan terhadap demokrasi dan kepercayaan rakyat, serta meningkatnya kelompok-kelompok politik yang aktif melakukan demonstrasi/aksi protes. Untuk mengatasi hal ini maka para legislator, administrator, dan birokrat memahami perlunya Reformasi Etik.
Pelaksanaan Reformasi Etik diterjemahkan dalam Rezim Etik yang ditujukan untuk melayani fungsi internal dan juga eksternal. Secara internal, penguatan Rezim Etik dimaksudkan untuk meningkatkan standar etik dan kinerja pejabat publik. Secara eksternal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik/rakyat. Dalam wilayah politik-parlemen, Rezim Etik lazimnya dibangun dengan memakai Kode Perilaku (code of conduct) dan Kode Etik (code of ethics).
Kode Etik merupakan norma-norma yang menyediakan seperangkat standar perilaku yang benar bagi anggota profesi yang mengeluarkan kode ini. Sedangkan Kode Perilaku merupakan aturan pelaksanaan yang lebih konkret, operasional dan disertai dengan sanksi bagi terjadinya pelanggaran. Kode perilaku parlemen merupakan dokumen formil yang mengatur perilaku anggota parlemen dengan menentukan apa yang dipandang sebagai perilaku yang diterima/diperbolehkan dan perilaku apa yang tidak diperkenankan.
Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan untuk memperjuangkan budaya politik yang menempatkan penekanan pada kesopanan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Kode perilaku telah dijalankan oleh Kepulauan Fiji, Jerman, Grenada, Israel, Jepang, Filipina, Inggris, Amerika Serikat dan India. Selain itu, Chile dan Polandia juga telah merancang dan mengesahkan kode perilaku. Materi kode perilaku misalnya berisi perbuatan-perbuatan non-etis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. menggunakan posisi publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
b. mendapatkan keuntungan untuk mempengaruhi tindakan pejabat;
c. menggunakan informasi pemerintah yang bersifat rahasia;
d. menerima hadiah dari pejabat atau pegawai melebihi nilai tertentu;
e. menerima honor dari pejabat publik;
f. mempunyai konflik kepentingan dalam hal keuangan;
g. melakukan nepotisme;
h. melakukan pekerjaan bisnis di luar parlemen dengan menggunakan jabatannya;
i. menerima pembayaran di luar sistem anggaran resmi.
Substansi kode perilaku di beberapa “Badan Kehormatan” lain berkenaan dengan penyingkapan finansial (disclosure) yang dimiliki oleh Anggota Parlemen. Oleh karena itu, “Badan Kehormatan” di seluruh parlemen dunia menitikberatkan pada mekanisme pengumuman kekayaan dan penyingkapan finansial dari anggota parlemen.
Sistem hukum di Indonesia, tidak dapat sepenuhnya menerapkan Rezim Etik yang berasal dari sektor swasta dan publik di luar negeri tersebut. Sistem hukum Indonesia secara historis adalah civil law system yang menekankan pada fungsi aturan tertulis yang hirarkis. Kode Etik atau Kode Perilaku dapat diatur dalam konteks peraturan tertulis sejauh posisinya berada di bawah Undang-Undang. Rezim Etik di Indonesia dilaksanakan melalui UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
Adapun istilah “Kode Perilaku” tidak dikenal dalam sistem hukum kita, sehingga aturan yang lebih rinci dalam Kode Perilaku cukup diatur dalam Kode Etik. Persoalan yang lebih penting adalah efektifitas pelaksanaan dari UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik, yang diharapkan dapat mendekati efektifitas pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku pada “Badan Kehormatan” parlemen negara-negara lain.
Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat dinilai sebagai aturan-materiil Badan Kehormatan DPR RI. Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini masih bercampur antara aturan materiil dan formil untuk Badan Kehormatan DPR RI DPR RI. Sebagai langkah penyempurnaan, berdasarkan pengalaman praktek Badan Kehormatan DPR RI maka dalam masa-masa mendatang diperlukan penyempurnaan suatu aturan formil yang jauh lebih rinci yaitu Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI yang sepenuhnya bersifat formil.
Persoalan lain yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam adalah bagaimana tata beracara BK DPRD yang sudah diatur lebih rinci dalam PP No. 53/2005 dapat ditafsirkan secara teknis dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Keadilan prosedural merupakan hal penting agar BK DPRD tidak sertamerta didisain seperti lembaga peradilan. Posisi BK-DPR dan BK-DPRD merupakan lembaga internal DPR/DPRD yang tugas dan wewenangnya jelas pula dilaksanakan secara internal.
Putusan BK berada dalam wilayah pengaruh rezim etika yang bila dirunut secara filosofis-yuridis merupakan rumpun keilmuan filsafat hukum berbasis ajaran hukum alam, yang dikonkretkan dalam Kode Etik. Sedangkan aparat penegak hukum menggunakan aturan-aturan hukum positif yang mengikuti doktrin Hans Kelsen tentang Reine Rechtslehre (ajaran hukum murni) yaitu teori hukum positif yang berlaku di negara masing-masing. Sehingga dalam UU Susduk dibedakan antara putusan peradilan dan putusan BK, seperti kita lihat dalam Pasal 85 ayat (4) UU Susduk bahwa putusan peradilan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara etika, namun di luar putusan peradilan (asalkan berdasar Kode Etik) dapat diputuskan langsung oleh BK DPR-RI.
Hubungan antara Moral dan Hukum nampak jelas dalam ketentuan tentang imunitas. Seorang anggota parlemen tetap mempunyai kekebalan berupa tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan-pernyataannya, kecuali mengumumkan rahasia negara, terorisme, tindak pidana korupsi dan tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Susduk. Dalam penyidikan oleh penegak hukum, anggota parlemen dapat dimintai keterangan oleh penegak hukum setelah mendapat persetujuan dari Presiden, Mendagri atau Gubernur. Sedangkan penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh BK kepada anggota parlemen, tidak membutuhkan ijin, sehingga imunitas tidak berlaku bila berhadapan dengan BK DPR-RI dan BK DPRD.
Tulisan ini tidak akan membahas lebih jauh tentang kinerja BK mengingat tema yang diajukan adalah konsideran pembentukan BK. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah:
a. dalam pendekatan tata hukum nasional, etik yang hidup dalam masyarakat (living ethics) hidup berdampingan dengan hukum positif, dimana terdapat sistem kode etik positif yang senantiasa mewarnai legitimasi etis dari hukum positif;
b. dalam pendekatan gagasan etik parlemen dunia tentang Reformasi Etik, parlemen Indonesia telah mengadaptasi gagasan tersebut dalam hukum positif dan kode etik positif;
c. dalam pendekatan etika terapan (applied ethics), diperlukan suatu lembaga yang dapat menguji validitas hukum positif dan kode etik positif yaitu Badan Kehormatan;
Sebagai langkah kritik untuk masa depan pengembangan etik parlemen, maka dibutuhkan suatu Reformasi Etik dan Etika Terapan yang menyebar di seluruh institusi negara. Adanya BK di parlemen belumlah cukup kuat pelaksanaan etika terapannya, bila tidak didukung oleh lembaga etik di pemerintahan dan alat negara lainnya. Maraknya pembentukan lembaga etik di seluruh lembaga negara amat berarti sebagai elemen pendukung etika terapan di bidang politik. Dengan demikian, konsideran pembentukan BK baik antara konsideran filosofis dan yuridis masih memerlukan penyempurnaan dalam hal pelaksanaan, refleksi konseptual, dan uji validitas terhadap berbagai aturan hukum positif. Tak terkecuali, Kode Etik DPR RI dan DPRD pun membutuhkan kritik agar terdapat acuan moralitas yang berjalan sesuai perkembangan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang lebih matang.[]
http://badankehormatan.wordpress.com/category/badan-kehormatan-dpr-ri/page/2/
\http://www.dpr.go.id/id/bk
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
JAKARTA - Penjelasan delapan anggota Badan Kehormatan (BK) yang melakukan studi banding ke Yunani tidak menjawab persoalan yang selama ini menjadi pertanyaan publik.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan ketua Badan Kehormatan DPR (BK-DPR) harus memeriksa kedelapan anggotanya yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan saat studi banding.
"Belum dijelaskan itu konteks membela diri, tapi bukan itu keputusannya. Sebagai ketua BK, Gayus Lumbuun harus memeriksa. Terbukti tidak terbukti setelah dibacakan Gayus. Ini seharusnya diklarifikasi," kata Ray saat dihubungi okezone, Rabu (24/11/2010).
Dia menyebutkan penjelasan delapan anggota BK ini justru memperkuat adanya tindakan menyia-nyiakan waktu. Apalagi waktu dua hari di Turki untuk alasan yang kurang jelas.
Jika alasan ditundanya keberangkatan karena persoalan pesawat, kenapa harus dua hari berada di Turki?
Ray juga mempertanyakan dana yang digunakan selama berada di Turki berasal dari mana. "Kalau kita toleran alasan transit ada waktu satu hari yang kosong. Sejatinya melakukan apa di Yunani," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan anggota BK DPR yang dimaksud adalah, Nurdiman Munir (FPG), Salim Mengga (FPD), Darizal Basir (FPD), Chairuman Harahap (FPG), Anshori Siregar (FPKS), Abdul Rosaq Rais (FPAN), Usman Ja’far (FPPP), dan Maschan Moesa (FPKB) mengadakan studi banding di Yunani pada 23-29 Oktober lalu. Namun, pada praktiknya, kunjungan kerja hanya sampai 27 Oktober.
Pekan kemarin sebanyak 10 lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga mendesak BK DPR melakukan pemeriksaan terhadap delapan anggotanya. Sepuluh LSM itu di antaranya, Indonesia Budjet Center, Sindikasi untuk Pemilu dan Demokrasi, Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Transparency International Indonesia, Tepi Indonesia, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Lima Indonesia, FORMAPPI, Sugeng Saryadi Syndicate, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA).
Anggota BK Nurdiman Munir mengatakan, keberangkatan ke Turki tidak melanggar aturan. Keberangkatan dan kepulangan para anggota BK disesuaikan dengan pengaturan jadwal dari travel agent. "Schedule keberangkatan dan pulang yang berdasarkan pesawat dan travel itu bukan mau kita. Schedule pesawat bukan kita yang menentukan, hanya mengikut aja," kilahnya.(ram)
BK Diminta Tunjukkan Hasil Studi Etika ke Yunani
JAKARTA - Kepergian anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI ke Yunani dan Turki beberapa waktu lalu masih menuai cibiran, terlebih anggota BK Nudirman Munir mengatakan kedatangannya ke Turki berhasil menarik minat pengusaha Turki untuk membeli produk furniture buatan Indonesia.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan ucapan Nudirman Munir hanya untuk memanipulasi informasi dan menutup-nutupi pertanyaan masyarakat.
“Ini akibat dari perjalanan anggota dewan yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, apa tujuan mereka ke Yunani,” kata Sebastian kepada okezone, Minggu (27/11/2010).
Menurutnya, meski ada hasilnya apa yang dilakukan anggota BK tersebut sudah jauh dari tujuan DPR. “Mereka itu kan mau studi banding bukan jualan, malah yang diceritakan hasil jualan bukan hasil studi bandingnya apa. Jika mau jualan, tujuan kunjungan ini kan katanya belajar etika yang harus diceritakan hasil belajar etikanya,” terangnya.
Seperti diberitakan, pada Jumat pekan lalu, Nudirman yang juga anggota Komisi III DPR mengungkapkan keberhasilannya menggaet 17 pengusaha Turki untuk membeli produk furniture Indonesia.
“Saya heran kami yang hanya menggunakan anggaran Rp800 juta saja dimaki-maki. Padahal kami berhasil mengandeng 17 pengusaha di Turki untuk membeli furniture Indonesia senilai ratusan miliar rupiah,” kata Nudirman saat itu.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu meminta masyarakat tidak mempersoalkan kunjungan angggota BK ke Turki beberapa, karena berhasil membawa pembeli.
Meski tidak sesuai dengan agenda, namun Nudirman berdalih anggota dewan sudah bekerja dengan baik mempromosikan produk Indonesia ke pengusaha Turki.
Badan Kehormatan
Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.
Badan Kehormatan
Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.
BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.
Antara BK dan DK….
Oktober 11, 2008 pada 11:38 pm (badan kehormatan DPR RI)
Badan Kehormatan DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR RI yang baru, sebagaimana termaktub dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa Badan Kehormatan DPR RI dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berbeda halnya dengan periode 1999-2004 yang menyebut “Dewan Kehormatan” sebagai kelembagaan yang tidak bersifat tetap (ad hoc) karena lembaga ini dapat dibentuk oleh DPR RI bila terdapat kasus terkait dengan perilaku Anggota DPR RI. Hingga periode 1999-2004 berakhir, tidak ada kasus yang berhasil diproses oleh “Dewan Kehormatan” sehingga dalam periode tersebut “Dewan Kehormatan” belum pernah terbentuk guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakkan Kode Etik DPR RI.
Di sisi lain, pembentukan Badan Kehormatan di Indonesia, baik Badan Kehormatan DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebenarnya merupakan efek dari munculnya gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik, Kode Etik dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di dunia. Keempat gagasan ini awalnya dikembangkan oleh sektor swasta (private sector). Di tengah sistem ekonomi-pasar global, negara tidak lagi mampu mengontrol, mengakses, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang ada. Sebagai contoh, pelanggan, seringkali melakukan boikot produk dan perusahaan yang dicurigai tidak menghargai standar etika bisnis. Akhirnya, perusahaan menyusun instrumen Reformasi Etik atau Rezim Etik dengan memberlakukan Kode Etik, Kode Perilaku, serta mekanisme monitoring internal atau bahkan membiarkan auditor independen untuk menyelidiki dan melaporkan apakah pengelolaan perusahaan itu memenuhi standar etika yang telah mereka buat atau tidak.
Gagasan tersebut kemudian bergeser pada wilayah publik. Publik di beberapa negara industri demokratis menjadi tidak senang dengan hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran etik yang sudah jelas, seperti korupsi dan sebagainya. Ketidakpuasan rakyat dengan fungsi berbagai rezim politik, dengan cepat diterjemahkan ke dalam jatuhnya tingkat kepuasan terhadap demokrasi dan kepercayaan rakyat, serta meningkatnya kelompok-kelompok politik yang aktif melakukan demonstrasi/aksi protes. Untuk mengatasi hal ini maka para legislator, administrator, dan birokrat memahami perlunya Reformasi Etik.
Pelaksanaan Reformasi Etik diterjemahkan dalam Rezim Etik yang ditujukan untuk melayani fungsi internal dan juga eksternal. Secara internal, penguatan Rezim Etik dimaksudkan untuk meningkatkan standar etik dan kinerja pejabat publik. Secara eksternal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik/rakyat. Dalam wilayah politik-parlemen, Rezim Etik lazimnya dibangun dengan memakai Kode Perilaku (code of conduct) dan Kode Etik (code of ethics).
Kode Etik merupakan norma-norma yang menyediakan seperangkat standar perilaku yang benar bagi anggota profesi yang mengeluarkan kode ini. Sedangkan Kode Perilaku merupakan aturan pelaksanaan yang lebih konkret, operasional dan disertai dengan sanksi bagi terjadinya pelanggaran. Kode perilaku parlemen merupakan dokumen formil yang mengatur perilaku anggota parlemen dengan menentukan apa yang dipandang sebagai perilaku yang diterima/diperbolehkan dan perilaku apa yang tidak diperkenankan.
Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan untuk memperjuangkan budaya politik yang menempatkan penekanan pada kesopanan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Kode perilaku telah dijalankan oleh Kepulauan Fiji, Jerman, Grenada, Israel, Jepang, Filipina, Inggris, Amerika Serikat dan India. Selain itu, Chile dan Polandia juga telah merancang dan mengesahkan kode perilaku. Materi kode perilaku misalnya berisi perbuatan-perbuatan non-etis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. menggunakan posisi publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
b. mendapatkan keuntungan untuk mempengaruhi tindakan pejabat;
c. menggunakan informasi pemerintah yang bersifat rahasia;
d. menerima hadiah dari pejabat atau pegawai melebihi nilai tertentu;
e. menerima honor dari pejabat publik;
f. mempunyai konflik kepentingan dalam hal keuangan;
g. melakukan nepotisme;
h. melakukan pekerjaan bisnis di luar parlemen dengan menggunakan jabatannya;
i. menerima pembayaran di luar sistem anggaran resmi.
Substansi kode perilaku di beberapa “Badan Kehormatan” lain berkenaan dengan penyingkapan finansial (disclosure) yang dimiliki oleh Anggota Parlemen. Oleh karena itu, “Badan Kehormatan” di seluruh parlemen dunia menitikberatkan pada mekanisme pengumuman kekayaan dan penyingkapan finansial dari anggota parlemen.
Sistem hukum di Indonesia, tidak dapat sepenuhnya menerapkan Rezim Etik yang berasal dari sektor swasta dan publik di luar negeri tersebut. Sistem hukum Indonesia secara historis adalah civil law system yang menekankan pada fungsi aturan tertulis yang hirarkis. Kode Etik atau kode perilaku dapat diatur dalam konteks peraturan tertulis sejauh posisinya berada di bawah Undang-Undang. Rezim Etik di Indonesia dilaksanakan melalui UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
Adapun istilah “Kode Perilaku” tidak dikenal dalam sistem hukum kita, sehingga aturan yang lebih rinci dalam Kode Perilaku cukup diatur dalam Kode Etik. Persoalan yang lebih penting adalah efektifitas pelaksanaan dari UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik, yang diharapkan dapat mendekati efektifitas pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku pada “Badan Kehormatan” parlemen negara-negara lain.
Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat dinilai sebagai aturan-materiil Badan Kehormatan DPR RI. Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini masih bercampur antara aturan materiil dan formil untuk Badan Kehormatan DPR RI DPR RI. Sebagai langkah penyempurnaan, berdasarkan pengalaman praktek Badan Kehormatan DPR RI maka dalam masa-masa mendatang diperlukan penyempurnaan suatu aturan formil yang jauh lebih rinci yaitu Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI yang sepenuhnya bersifat formil.
Tinggalkan sebuah Komentar
Konsideran Pembentukan Badan Kehormatan – 2
Oktober 11, 2008 pada 10:49 pm (badan kehormatan DPR RI)
Konsideran Filosofis
Terlebih dahulu kita memposisikan Etika Politik sebagai dasar konseptual untuk melihat eksistensi BK. Etika Politik merupakan ilmu yang fundamental untuk melihat gejala-gejala politik dari sisi moralitas. Istilah “etika” dan “moral” seringkali dianggap sama meskipun asal katanya berbeda yaitu “etika” yang berasal dari kata Yunani dan “moral” yang berasal dari kata Latin. Istilah “etika” dikenalkan oleh Aristoteles yang dipakai untuk menunjukkan filsafat moral dan sekaligus menunjukkan bahwa praktek politik di Yunani saat itu senantiasa bersandar pada filsafat moral. Adapun istilah “moral” berasal dari kata Latin mos yang bermakna kebiasaan atau adat.
Dalam tulisan ini kami merujuk pada istilah Etika yaitu suatu ilmu yang fundamental untuk menilai gejala-gejala politik dari sudut pandang moralitas. Kedudukan bahasa dan ilmu dari Etika sama halnya dengan Statistika dimana akhiran “-ika” selalu digunakan untuk menunjukkan suatu ilmu. Etika adalah ilmu tentang ethos atau etik, sedangkan Statistika adalah ilmu tentang statistik. Namun, dalam bahasa sehari-hari istilah Etika sebagai ilmu belum menjadi kebiasaan, sehingga istilah “Etika” jarang dipakai untuk suatu praktek pengetahuan dan hanya ditujukan untuk suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia saja.
Adapun pertimbangan pertama yang menjadi dasar pembentukan BK dapat kita simak terlebih dahulu dalam bagian “Mengingat” huruf a UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
“…bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusyawaratan/perwakilan perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara…”
Apakah yang dapat kita peroleh dalam pertimbangan filosofis tersebut terkait dengan keberadaan BK? Sebagaimana kita ketahui, BK ada dan dibentuk dalam suatu lembaga permusyawaratan rakyat (BK MPR), lembaga perwakilan rakyat (BK DPR), dan lembaga perwakilan daerah (BK DPD atau BK DPRD). Bila kita simak bahasa konsideran UU Susduk, maka pembentukan BK nampak didasari suatu pemikiran tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dipetik dari nilai-nilai Pancasila (baik sebagai norma dasar maupun ideologi terbuka). Antara “kedaulatan rakyat” dan “hikmat kebijaksanaan” menjadi dasar fundamental agar suatu institusi yang dibentuk dalam lembaga perwakilan rakyat seperti BK itu, dapat benar-benar menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Istilah “hikmat kebijaksanaan” memposisikan anggota BK MPR, DPR, DPD dan DPRD agar menggunakan “hati nurani” sebagai fenomena moral. Bukankah “hikmat kebijaksanaan” merupakan upaya rasio agar segala keputusan manusia dapat diterima oleh sesamanya? Bukankah “hati nurani” dan “kesadaran” itu merupakan tema penting dalam Etika? Dalam hal ini, “hati nurani“ cenderung mempunyai aspek transenden yang melampaui diri kita, dan meletakkan kita sebagai ‘pendengar’ dari suara-suara transendennya.
Dalam praktek kinerja BK, seringkali terjumpai berbagai argumentasi mengenai pasal-pasal dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maupun Kode Etik ketika BK sedang membahas kasus tertentu. Argumentasi yang diperoleh melalui “kesadaran” itu bisa saja terwujud dalam bentuk penggunaan logika silogisme, logika hukum maupun logika politik –yang sedikitnya diwarnai oleh pandangan, platform atau ideologi politik tertentu. Seperti diketahui bahwa dalam Kode Etik senantiasa terdapat 3 (tiga) norma yaitu norma larangan, kewajiban dan kepatutan. Ketiga norma ini diwujudkan dalam pasal-pasal Kode Etik. Sedangkan, Kode Etik sendiri merupakan positivisasi terhadap ukuran-ukuran moral tertentu dalam kehidupan politik parlemen. Logika yang dipergunakan dalam rapat maupun persidangan BK tidaklah lepas dari norma-norma tersebut. Artinya, premis faktual berupa kasus tertentu dan premis normatif dalam Kode Etik membuahkan hasil berupa premis imperatif yang berjalan dalam tatanan etis.
Keberagaman dalam menggunakan logika tersebut itu sah dan valid adanya bila didahului oleh suara-suara hati nurani. Anggota BK berusaha untuk menunjukkan bahwa “hikmat kebijaksanaan” itu benar-benar digunakan dalam rangka menilai suatu perilaku anggota parlemen itu baik atau buruk dengan tidak meninggalkan norma hukum dalam Kode Etik. Suara hati nurani dan Kesadaran dari Anggota BK itu seringkali digunakan untuk menilai suatu peristiwa masa lalu (yang berhubungan dengan syarat-syarat Pemilu), peristiwa saat ini, dan membentuk suatu acuan tentang perbuatan apa yang seharusnya tidak etis untuk dilakukan.
Apabila kita benar-benar membaca ketentuan dalam Kode Etik, dan apalagi posisi kita sebagai Anggota BK, maka dalam perspektif Antropologi Budaya, keberadaan BK mendorong penggunaan “hikmat kebijaksanaan” untuk menciptakan suatu shame culture dan guilt culture. Artinya, anggota parlemen mempunyai rasa malu dan rasa bersalah bila perilakunya melanggar ketentuan dalam Kode Etik dan Tata Tertib. Rasa malu dan rasa bersalah itu muncul dalam kesadaran pribadi Anggota parlemen tanpa adanya suatu sanksi/hukuman dari BK maupun institusi peradilan.
Disinilah pertimbangan filosofis tentang kaitan antara “hukum” dan “moral/ethos” itu berada. Keberadaan BK sungguh tidak berada dalam posisi untuk menghukum seseorang dan lebih pada tindakan pencegahan atau penilaian terhadap adanya perbuatan immoral (baca: tidak bermoral). Bila demikian halnya maka posisi lembaga perwakilan rakyat dalam mewakili “rakyat” itu akan terlegitimasi secara etis, di luar legitimasi politis dalam sistem pemilihan umum. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh BK (sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat) melalui jalur etis yang cenderung untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri Anggota parlemen itu sendiri. Dalam skala lebih luas, keberadaan BK dalam sistem demokrasi akan mendinamisasi perkembangan moral dari Anggota parlemen ke arah yang lebih matang –khususnya dalam hal peran dan tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya sendiri
Melekatnya peran dan tanggung jawab moral itu dapat kita lihat dalam praktek dan ketentuan tentang Sumpah/Janji Anggota parlemen. Terkait dengan tema diskusi yang melibatkan Anggota DPRD ini, maka mari kita simak Penjelasan Pasal 72 UU Susduk:
“Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata ‘Demi Allah’ dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata ‘Semoga Tuhan Menolong Saya, untuk agama Budha ‘Demi Hyang Adi Budha, untuk agama Hindu ‘Om Atah Paramawisesa/….Hakekatnya sumpah/janji adalah tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota.”
Dalam penjelasan tersebut dapat kita peroleh bahwa pada hakekatnya sumpah/janji merupakan “tanggung jawab individu” dan “tanggung jawab kolektif” bagi Anggota DPRD. Tanggung jawab individu karena anggota DPRD berjanji pada Tuhan dan agama sebagaimana ia yakini. Tanggung jawab kolektif karena seluruh anggota DPRD diperintahkan oleh Undang-Undang agar memperjuangkan aspirasi rakyat.
Untuk menentukan apakah seorang anggota DPRD itu melanggar tanggung jawab individu itu, tentu dikembalikan kepada kesadaran pribadi masing-masing. Selanjutnya, siapakah yang berwenang untuk menentukan apakah ada suatu pelanggaran tanggung jawab kolektif? Dalam konteks demikian, pembentukan dan keberadaan BK DPRD penting untuk melihat apakah telah terjadi pelanggaran terhadap sumpah/janji tersebut. Begitu pentingnya substansi sumpah/janji itu maka Anggota BK DPRD harus berhati-hati dan mendengarkan suara hati nuraninya sebelum menafsirkan kaidah-kaidah atau norma dalam Kode Etik DPRD.
Dalam kategori tanggung jawab kolektif, pandangan etik dari BK DPRD terhadap sumpah/janji merupakan bentuk rasa solidaritas agar martabat seluruh anggota parlemen tidak terlukai oleh suatu perbuatan immoral dari anggota parlemen tertentu. Pengambilan keputusan untuk pelanggaran terhadap sumpah/janji tidaklah mungkin diterapkan terhadap suatu perbuatan yang benar-benar tidak terbukti dalam hal perjuangan aspirasi rakyat. Seluruh anggota BK DPRD seharusnya menggunakan “hikmat kebijaksanaan” yang melekat terhadap dirinya sendiri, untuk menilai apakah ada kewajiban dan tanggung jawab kolektif yang dilanggar oleh seorang anggota parlemen dalam kasus tertentu. Dengan demikian, keberadaan BK terhindar dari suatu tindakan immoral seperti intrik politik (individual dan faksional) yang menjauhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan Konstituen.
Suatu hal penting yang dapat ditekankan adalah konsideran pembentukan BK mempunyai nuansa filosofis yang amat mendasar, antara lain sebagai berikut:
a. Pembentukan BK meletakkan tanggung jawab dan kewajiban moral tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui hikmat kebijaksanaan dalam kinerjanya sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menegakkan martabat manusiawi anggota parlemen.
b. Pembentukan BK meletakkan hubungan yang erat antara Moral dan Agama, serta Moral dan Politik, apabila kita melihat dari sumpah/janji anggota parlemen. Sebagai pendasarannya adalah Moralitas sebagai ciri khas manusia, dimana BK menilai seluruh perbuatan yang dilakukan Anggota Parlemen dalam cara pandang Moralitas.
c. Pembentukan BK meletakkan hubungan yang erat antara Moral dan Hukum, untuk menguji sejauhmana Anggota parlemen telah melanggar kewajiban dan tanggung jawab moralnya sebagaimana diatur dalam hukum positif yaitu aturan perundang-undangan dan khususnya yang diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik.
Sebagai gambaran kinerja BK DPR RI, seringkali perdebatan tentang batas Etik dan Hukum menjadi tema utama. Hal ini menunjukkan anggota BK DPR RI sungguh-sungguh beranjak dari status keilmuan Etika Politik maupun Filsafat Hukum untuk menguji sejauhmana perilaku Anggota DPR RI itu dapat dinilai dalam kerangka konseptual Tata Tertib dan Kode Etik. Dalam konteks Logika, premis-premis normatif dalam Tatib/Kode Etik selalu dikaitkan dengan premis faktual/kasus untuk sampai pada suatu kesimpulan etis yang bersifat normatif juga. Inilah kiranya cikal bakal “etika terapan” (applied ethics) dalam wilayah politik parlemen yang sedang tumbuh dalam sistem demokrasi Indonesia.
Konsideran Yuridis
Pertama, pertimbangan yuridis tentang BK dapat kita telusuri dalam pendekatan kelembagaan dalam tata hukum nasional. Seperti yang telah dibahas semula tentang etika terapan, maka dalam hal pelaksanaan etika terapan tersebut membutuhkan kompetensi lembaga tertentu yang dapat menentukan validitas dan efektivitas tata hukum nasional yang punya legitimasi etis.
Ilmuwan Hukum Tata Negara, Jimly Ashiddiqie, dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, menyatakan bahwa salah satu ciri penting dari good governance adalah prinsip the rule of law yang harus digandengkan pula sekaligus dengan the living ethics. Keduanya berjalan seiring dan sejalan secara fungsional dalam upaya membangun perikehidupan yang menerapkan prinsip good governance, baik dalam lapisan pemerintahan dan kenegaraan (supra-struktur) maupun dalam lapisan kemasyarakatan (infrastruktur).
Ide pokok tentang the rule of law dan the living ethics adalah di samping membangun sistem hukum dan menegakkan hukum, kita juga harus membangun dan menegakkan sistem etika dalam kehidupan keorganisasian warga masyarakat dan warga negara. Dengan demikian, tidak semua persoalan harus ditangani oleh dan secara hukum. Yang menarik dari pemikiran Jimly Ashiddiqie adalah sebelum segala sesuatu bersangkutan dengan hukum, sistem etika sudah lebih dulu menanganinya, sehingga diharapkan beban sistem hukum tidak terlalu berat. Jika etika tegak dan berfungsi baik maka mudah diharapkan bahwa hukum juga dapat ditegakkan semestinya.
Beranjak dari ketentuan yang lebih umum yaitu Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, maka Jimly Ashiddiqie mengusulkan agar terdapat pengaturan operasional yang menyeluruh. Utamanya, dalam upaya membangun sistem etika di tingkat supra-struktur maupun di tingkat infrastruktur. Pertama, Ketetapan MPR tersebut diacu untuk peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan lain sebagainya. Kedua, Ketetapan MPR tersebut diacu untuk menyusun sistem kode etik dan pemberlakuannya secara umum melalui suatu Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan pokok etika dalam kehidupan berbangsa. Undang-Undang inilah nanti yang akan memayungi semua ketentuan tentang etika, kode etik, dan komisi etik yang diatur dalam berbagai Undang-Undang lain yang terkait.
Keseluruhan sistem etika itu dinamakan oleh Jimly Ashhiddiqie sebagai positive ethics yang berperan penting sebagai pendamping positive law dalam arti sebagai perangkat norma aturan yang diberlakukan secara resmi dalam satu ruang dan waktu tertentu. Jika etika positif dapat ditegakkan, maka etika publik pada umumnya dapat diharapkan tumbuh sebagai living ethics atau sebagai etika yang hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ide-ide besar negara hukum tidak akan tegak tanpa dilandasi basis etika yang hidup secara fungsional dan terwujud dalam perilaku sehari-hari.
Pandangan seperti ini meletakkan keberadaan Kode Etik DPR RI sebagai infrastruktur sistem kode etik positif yang merupakan ciri khas sistem hukum Indonesia pasca reformasi. Kode Etik DPR RI dipahami sebagai salah satu bagian infrastruktur sistem kode etik positif, karena masih banyak kode etik positif pada lembaga-lembaga publik lainnya.
Begitu pentingnya infrastruktur sistem kode etik positif itu, maka BK DPR dipertimbangkan sebagai alat kelengkapan DPR RI yang baru, sebagaimana termaktub dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 22/2003 tentang Susduk bahwa Badan Kehormatan DPR RI dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berbeda halnya dengan periode 1999-2004 yang menyebut “Dewan Kehormatan” sebagai kelembagaan yang tidak bersifat tetap (ad hoc) karena lembaga ini dapat dibentuk oleh DPR RI bila terdapat kasus terkait dengan perilaku Anggota DPR RI. Hingga periode 1999-2004 berakhir, tidak ada kasus yang berhasil diproses oleh “Dewan Kehormatan” sehingga dalam periode tersebut “Dewan Kehormatan” belum pernah terbentuk guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakkan Kode Etik DPR RI.
Kedua, pembentukan BK di Indonesia, baik BK DPR RI dan BK DPRD dapat dilihat dari sisi pandang tentang perkembangan gagasan Reformasi Etik di parlemen dunia yang sejumlah gagasan di antaranya dipositifkan dalam tata hukum nasional Indonesia. Gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik, Kode Etik dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di dunia awalnya dikembangkan oleh sektor swasta (private sector). Di tengah sistem ekonomi-pasar global, negara tidak lagi mampu mengontrol, mengakses, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang ada. Sebagai contoh, pelanggan, seringkali melakukan boikot produk dan perusahaan yang dicurigai tidak menghargai standar etika bisnis. Akhirnya, perusahaan menyusun instrumen Reformasi Etik atau Rezim Etik dengan memberlakukan Kode Etik, Kode Perilaku, serta mekanisme monitoring internal atau bahkan membiarkan auditor independen untuk menyelidiki dan melaporkan apakah pengelolaan perusahaan itu memenuhi standar etika yang telah mereka buat atau tidak.
Gagasan tersebut kemudian bergeser pada wilayah publik. Publik di beberapa negara industri demokratis menjadi tidak senang dengan hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran etik yang sudah jelas, seperti korupsi dan sebagainya. Ketidakpuasan rakyat dengan fungsi berbagai rezim politik, dengan cepat diterjemahkan ke dalam jatuhnya tingkat kepuasan terhadap demokrasi dan kepercayaan rakyat, serta meningkatnya kelompok-kelompok politik yang aktif melakukan demonstrasi/aksi protes. Untuk mengatasi hal ini maka para legislator, administrator, dan birokrat memahami perlunya Reformasi Etik.
Pelaksanaan Reformasi Etik diterjemahkan dalam Rezim Etik yang ditujukan untuk melayani fungsi internal dan juga eksternal. Secara internal, penguatan Rezim Etik dimaksudkan untuk meningkatkan standar etik dan kinerja pejabat publik. Secara eksternal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik/rakyat. Dalam wilayah politik-parlemen, Rezim Etik lazimnya dibangun dengan memakai Kode Perilaku (code of conduct) dan Kode Etik (code of ethics).
Kode Etik merupakan norma-norma yang menyediakan seperangkat standar perilaku yang benar bagi anggota profesi yang mengeluarkan kode ini. Sedangkan Kode Perilaku merupakan aturan pelaksanaan yang lebih konkret, operasional dan disertai dengan sanksi bagi terjadinya pelanggaran. Kode perilaku parlemen merupakan dokumen formil yang mengatur perilaku anggota parlemen dengan menentukan apa yang dipandang sebagai perilaku yang diterima/diperbolehkan dan perilaku apa yang tidak diperkenankan.
Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan untuk memperjuangkan budaya politik yang menempatkan penekanan pada kesopanan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Kode perilaku telah dijalankan oleh Kepulauan Fiji, Jerman, Grenada, Israel, Jepang, Filipina, Inggris, Amerika Serikat dan India. Selain itu, Chile dan Polandia juga telah merancang dan mengesahkan kode perilaku. Materi kode perilaku misalnya berisi perbuatan-perbuatan non-etis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. menggunakan posisi publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
b. mendapatkan keuntungan untuk mempengaruhi tindakan pejabat;
c. menggunakan informasi pemerintah yang bersifat rahasia;
d. menerima hadiah dari pejabat atau pegawai melebihi nilai tertentu;
e. menerima honor dari pejabat publik;
f. mempunyai konflik kepentingan dalam hal keuangan;
g. melakukan nepotisme;
h. melakukan pekerjaan bisnis di luar parlemen dengan menggunakan jabatannya;
i. menerima pembayaran di luar sistem anggaran resmi.
Substansi kode perilaku di beberapa “Badan Kehormatan” lain berkenaan dengan penyingkapan finansial (disclosure) yang dimiliki oleh Anggota Parlemen. Oleh karena itu, “Badan Kehormatan” di seluruh parlemen dunia menitikberatkan pada mekanisme pengumuman kekayaan dan penyingkapan finansial dari anggota parlemen.
Sistem hukum di Indonesia, tidak dapat sepenuhnya menerapkan Rezim Etik yang berasal dari sektor swasta dan publik di luar negeri tersebut. Sistem hukum Indonesia secara historis adalah civil law system yang menekankan pada fungsi aturan tertulis yang hirarkis. Kode Etik atau Kode Perilaku dapat diatur dalam konteks peraturan tertulis sejauh posisinya berada di bawah Undang-Undang. Rezim Etik di Indonesia dilaksanakan melalui UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
Adapun istilah “Kode Perilaku” tidak dikenal dalam sistem hukum kita, sehingga aturan yang lebih rinci dalam Kode Perilaku cukup diatur dalam Kode Etik. Persoalan yang lebih penting adalah efektifitas pelaksanaan dari UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik, yang diharapkan dapat mendekati efektifitas pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku pada “Badan Kehormatan” parlemen negara-negara lain.
Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat dinilai sebagai aturan-materiil Badan Kehormatan DPR RI. Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini masih bercampur antara aturan materiil dan formil untuk Badan Kehormatan DPR RI DPR RI. Sebagai langkah penyempurnaan, berdasarkan pengalaman praktek Badan Kehormatan DPR RI maka dalam masa-masa mendatang diperlukan penyempurnaan suatu aturan formil yang jauh lebih rinci yaitu Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI yang sepenuhnya bersifat formil.
Persoalan lain yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam adalah bagaimana tata beracara BK DPRD yang sudah diatur lebih rinci dalam PP No. 53/2005 dapat ditafsirkan secara teknis dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Keadilan prosedural merupakan hal penting agar BK DPRD tidak sertamerta didisain seperti lembaga peradilan. Posisi BK-DPR dan BK-DPRD merupakan lembaga internal DPR/DPRD yang tugas dan wewenangnya jelas pula dilaksanakan secara internal.
Putusan BK berada dalam wilayah pengaruh rezim etika yang bila dirunut secara filosofis-yuridis merupakan rumpun keilmuan filsafat hukum berbasis ajaran hukum alam, yang dikonkretkan dalam Kode Etik. Sedangkan aparat penegak hukum menggunakan aturan-aturan hukum positif yang mengikuti doktrin Hans Kelsen tentang Reine Rechtslehre (ajaran hukum murni) yaitu teori hukum positif yang berlaku di negara masing-masing. Sehingga dalam UU Susduk dibedakan antara putusan peradilan dan putusan BK, seperti kita lihat dalam Pasal 85 ayat (4) UU Susduk bahwa putusan peradilan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara etika, namun di luar putusan peradilan (asalkan berdasar Kode Etik) dapat diputuskan langsung oleh BK DPR-RI.
Hubungan antara Moral dan Hukum nampak jelas dalam ketentuan tentang imunitas. Seorang anggota parlemen tetap mempunyai kekebalan berupa tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan-pernyataannya, kecuali mengumumkan rahasia negara, terorisme, tindak pidana korupsi dan tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Susduk. Dalam penyidikan oleh penegak hukum, anggota parlemen dapat dimintai keterangan oleh penegak hukum setelah mendapat persetujuan dari Presiden, Mendagri atau Gubernur. Sedangkan penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh BK kepada anggota parlemen, tidak membutuhkan ijin, sehingga imunitas tidak berlaku bila berhadapan dengan BK DPR-RI dan BK DPRD.
Tulisan ini tidak akan membahas lebih jauh tentang kinerja BK mengingat tema yang diajukan adalah konsideran pembentukan BK. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah:
a. dalam pendekatan tata hukum nasional, etik yang hidup dalam masyarakat (living ethics) hidup berdampingan dengan hukum positif, dimana terdapat sistem kode etik positif yang senantiasa mewarnai legitimasi etis dari hukum positif;
b. dalam pendekatan gagasan etik parlemen dunia tentang Reformasi Etik, parlemen Indonesia telah mengadaptasi gagasan tersebut dalam hukum positif dan kode etik positif;
c. dalam pendekatan etika terapan (applied ethics), diperlukan suatu lembaga yang dapat menguji validitas hukum positif dan kode etik positif yaitu Badan Kehormatan;
Sebagai langkah kritik untuk masa depan pengembangan etik parlemen, maka dibutuhkan suatu Reformasi Etik dan Etika Terapan yang menyebar di seluruh institusi negara. Adanya BK di parlemen belumlah cukup kuat pelaksanaan etika terapannya, bila tidak didukung oleh lembaga etik di pemerintahan dan alat negara lainnya. Maraknya pembentukan lembaga etik di seluruh lembaga negara amat berarti sebagai elemen pendukung etika terapan di bidang politik. Dengan demikian, konsideran pembentukan BK baik antara konsideran filosofis dan yuridis masih memerlukan penyempurnaan dalam hal pelaksanaan, refleksi konseptual, dan uji validitas terhadap berbagai aturan hukum positif. Tak terkecuali, Kode Etik DPR RI dan DPRD pun membutuhkan kritik agar terdapat acuan moralitas yang berjalan sesuai perkembangan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang lebih matang.[]
http://badankehormatan.wordpress.com/category/badan-kehormatan-dpr-ri/page/2/
\http://www.dpr.go.id/id/bk
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
TUGAS AAI(SAHABAT MUADZ BIN JABAL)
PROFIL PEMUDA ISLAM YANG IDEAL
Disusun Guna Melengkapi Tugas Mata Kuliah AAI
Di susun Oleh:
Nama : Hanif Imaduddin
NIM : D0310025
Jurusan : SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
PEMBUKAAN
Di anrtara sekian banyak pemuda islam yang ideal di zaman Rosululloh adalah sahabat Muadz bin Jabal.
Tatkala Rosululloh mengambil baiat dari orang-orang anshor pada perjanjian aqobah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik, dan gigi putih berkilat serta memikat perhatian dengan sikap dan ketenangannya. Dan jika bicara maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Itulah Muadz bin Jabal ra. Ia seorang tokoh pemuda Islam yang briliant dari kalangan kaum anshor. Termasuk Asabiqunal Awwalun. Yaitu, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Dia memiliki persyaratan sebagai pemuda Islam yang ideal karena kelebihannya dab keistimewaannya yang menonjol di bidang ilmu pengetahuan dan pemahaman Islam yang benar. Sehingga bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebagaimana pujian Rosululloh SAW yang artinya :
“Umatku yang paling tahu akan hal yang halal dan haram ialah Muadz bin Jabal.”
Sehingga pemuda yang cerdas dan pemberani dalam menyampaikan pendapatnya hampir-hampir menyamai Umar bin Khotob.
Itu dia tunjukkan ketika rosululloh hendak mengirimnya ke negeri Yaman, lebih dahulu Muadz diuji oleh Rosululloh.
1. Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu? Jawab Muadz Kitabulloh AL-Quran
2. Bagaimana jika kamu tidak menjumpai dalam Kitabulloh AL-Quran ? Jawab Muadz saya putuskan dengan sunah Rosul
3. Jika tidak kamu temui dalam sunah Rosululloh ? Jawab Muadz saya gunakan pikiranku untuk berij’tihat dan saya tak kan berlaku sia-sia.
Maka berseri-serilah wajah Rosululloh mendengar jawabannya. Sabdanya :
“Segala puji bagi Alloh yang telah memberi taufik kepada utusan Rosululloh sebagi yang diridhoi oleh Rosululloh.”
Maka kecintaan Muadz terhadap Kitabulloh dan sunah Rosululloh tidak menutup pintu untuk mengikuti buah pikirannya dan tidak mmenjadi penghalang bagi akalnya untuk memahami kebenaran-kebenaran dahsyat yang masih tersembunyi yang menunggu usaha orang yang akan menghadapi dan menyingkirkannya.
PEMBAHASAN
Berkaitan dengan pemuda Islam yang ideal, umat Islam tidak boleh melupakan tokoh tauladan dari generasi pemuda Islam yang telah sukses menghantarkan kejayaan dan kemulyaan Islam di dunia ini. Salah satu contohnya Muadz bin Jabal yang bisa menggunakan kecerdasannya untuk memahami ajaran Islam tanpa harus terbelenggu dengan pemahaman yang sempit, sehingga bisa mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dengan pemahaman yang bermanfaat dalam kehidupan. Sifat dan karakteristik pemuda Islam yang ideal lagi sholeh
1. Ikhlas dalam beramal
2. Taat kepada Alloh dan Rosulnya
3. Program hidupnya berjuang di jalan alloh
4. Sangat rindu mati dalam kebenaran
Sesungguhnya ikhlas merupakan syarat utama dan pertama diterimanya amal perbuatan hamba. Ikhlas itu tempatnya pada niat, tujuan dan maksud dan bukan pada alamat lahir dan ucapan semata. Adapun hakikat ikhlas itu persisi bagaimana digambarkan oleh imam Al-Gozali dalam menerangkan dalam surat An-Nahl ayat 66, artinya :
“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ku, Kami memberi minum daripada apa yabg ada di dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi prang-orang yang meminumnya.”
Maksudnya, bahwa kebarsihan susu itu tidak ada di dalamnya campuran darah dan kotoran dan dari setiap apa yang mungkin bercampur dengannya.
Ikhlas itu berlawanan dengan isyrak (persekutuan). Maka siapa yang tidak ikhlas maka bermakna syirik. Hanya syiriknya bertingkat-tingkat. Maka dalam beramal di tengah-tengah kehidupan ada yang buruk, kita harus tetap bersih tidak mencampurkan niat lillahi ta’ala dengan niat li khoirillah. Bagaimana contoh susu yang ada pada binatang terletak di antara kotoran dan darah. Sebagaimana contoh dalam hijrah, ada pemuda yang hijrahnya karena ingin menikahi perempuan yang cantik, maka Rasul bersabda :
“Barabg siapa yang berhijrah karena dunia yang disukainya atau perempuan cantik yang ingin dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahi itu.” (HR. Bukhori Muslim)
Maka karakteristik pemuda Islam dalam beramal harus ikhlas lillahi ta’ala tanpa tercampuri dengan nafsu dan kepentingan-kepentingannya.
Generasi pemuda Islam yang terbaik dab ideal sepanjang sejarah kemanusiaan ialah generasi Rosululloh serta para sohabatnya dan generasi tabiin dan tabiit tabiin. Sebagaimana Rosululloh bersabda :
”sebaik-baik kurun (abad) ialah abadku kemudia abad sesudahku kemudian abad sesudahku .”
Informasi ini tidak saja sebagai kabar berita bahkan petunjuk yang sangat jelas dan terang bagi generasi pemuda Islam yang akan datang untuk selalu mencontoh dan meneladani generasi-generasi pendahulunya.
Sesungguhnya Islam itu tinggi dan mulya tidak ada suatu way of life yang dapat mencapai ketinggian dan kemulyaan melebihi dari Islam sebagaimana Alloh berfirman :
“Sesungguhnya Din yang diridhoi, diakui di sisi Alloh hanyalah Islam” (Qs. Al-Imran ayat 19)
Dan firmannya lagi :
“Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai Din maka sekali-sekali tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi” (Qs. Al-Imran ayat 85)
Ketinggian dan kemulyaan Islam telah dirasakn oleh dunia seisinya pada saat ajarannya dilaksanakan sepenuhnya.
Para pemuda Islam yang ideal harus bersemangat dalam memperjuangkan kebenaran baik denga harta atau dirinya, waktu dan ilmunya dicurahkan untuk membela kebenaran sehingga dia sangat merindukan, menutup kehidupan dunia ini di dalam kebenaran. Sebagaimana sabda Rosululloh SAW :
“Tiap orang yang mati ditutup menurut amalnya yang terakhir kecuali penjaga garis depan fi sabilillah, maka dihidupka terus amal kelakuan yang biasa dilakukannya sampai hari kiamat dan diselamatkan dari fitnah atau pertanyaan kubur.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Hiban)
Maka pemuda Islam harus selalu memegang amant sampai akhir hayatnya
PENUTUP
Itulah gambaran dan uraian dari ciri pemuda Islam yang ideal yang bisa dijadikan contoh tauladan bagi generasi muda Islam di masa mendatang. Masih banya figur-figur pemuda Islam yang lain yang bisa dijadikan suri tauladan dalam memperjuangkan kebenaran. Di antara contoh-contoh nama pemuda Islam yang hidup di mas Rosululloh adalah :
Muadz bin Jabal
Ali bin Abi Tholib
Abdulloh bin Mas’ud
Abdulloh bin Abbas
Abdulloh bi Zubair
Abdulloh bin Rowaqoh
Abdulloh bin Umar
Abdulloh bin Amr bin Ash
Usamah bin Zaid
Dsb
DAFTAR PUSTAKA
- Abu Muhammad Jibril Abdurrohman, 2001. Karakteristik Lelaki Saleh. Yogyakarta. Wihdah Press.
- Kholid Muhhammah Kholid, 1982. Karakteristik Peri Hidup 60 Sahabat Rosululloh : Bandung. CV. Diponegoro.
- Muhammad sultan, 2002. Asy Baluna Al Ulama’ 65 Kisah Teladan Pemuda ?Islam yang Briliant : Solo. Pustaka Arofah.
Disusun Guna Melengkapi Tugas Mata Kuliah AAI
Di susun Oleh:
Nama : Hanif Imaduddin
NIM : D0310025
Jurusan : SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
PEMBUKAAN
Di anrtara sekian banyak pemuda islam yang ideal di zaman Rosululloh adalah sahabat Muadz bin Jabal.
Tatkala Rosululloh mengambil baiat dari orang-orang anshor pada perjanjian aqobah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik, dan gigi putih berkilat serta memikat perhatian dengan sikap dan ketenangannya. Dan jika bicara maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Itulah Muadz bin Jabal ra. Ia seorang tokoh pemuda Islam yang briliant dari kalangan kaum anshor. Termasuk Asabiqunal Awwalun. Yaitu, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Dia memiliki persyaratan sebagai pemuda Islam yang ideal karena kelebihannya dab keistimewaannya yang menonjol di bidang ilmu pengetahuan dan pemahaman Islam yang benar. Sehingga bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebagaimana pujian Rosululloh SAW yang artinya :
“Umatku yang paling tahu akan hal yang halal dan haram ialah Muadz bin Jabal.”
Sehingga pemuda yang cerdas dan pemberani dalam menyampaikan pendapatnya hampir-hampir menyamai Umar bin Khotob.
Itu dia tunjukkan ketika rosululloh hendak mengirimnya ke negeri Yaman, lebih dahulu Muadz diuji oleh Rosululloh.
1. Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu? Jawab Muadz Kitabulloh AL-Quran
2. Bagaimana jika kamu tidak menjumpai dalam Kitabulloh AL-Quran ? Jawab Muadz saya putuskan dengan sunah Rosul
3. Jika tidak kamu temui dalam sunah Rosululloh ? Jawab Muadz saya gunakan pikiranku untuk berij’tihat dan saya tak kan berlaku sia-sia.
Maka berseri-serilah wajah Rosululloh mendengar jawabannya. Sabdanya :
“Segala puji bagi Alloh yang telah memberi taufik kepada utusan Rosululloh sebagi yang diridhoi oleh Rosululloh.”
Maka kecintaan Muadz terhadap Kitabulloh dan sunah Rosululloh tidak menutup pintu untuk mengikuti buah pikirannya dan tidak mmenjadi penghalang bagi akalnya untuk memahami kebenaran-kebenaran dahsyat yang masih tersembunyi yang menunggu usaha orang yang akan menghadapi dan menyingkirkannya.
PEMBAHASAN
Berkaitan dengan pemuda Islam yang ideal, umat Islam tidak boleh melupakan tokoh tauladan dari generasi pemuda Islam yang telah sukses menghantarkan kejayaan dan kemulyaan Islam di dunia ini. Salah satu contohnya Muadz bin Jabal yang bisa menggunakan kecerdasannya untuk memahami ajaran Islam tanpa harus terbelenggu dengan pemahaman yang sempit, sehingga bisa mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dengan pemahaman yang bermanfaat dalam kehidupan. Sifat dan karakteristik pemuda Islam yang ideal lagi sholeh
1. Ikhlas dalam beramal
2. Taat kepada Alloh dan Rosulnya
3. Program hidupnya berjuang di jalan alloh
4. Sangat rindu mati dalam kebenaran
Sesungguhnya ikhlas merupakan syarat utama dan pertama diterimanya amal perbuatan hamba. Ikhlas itu tempatnya pada niat, tujuan dan maksud dan bukan pada alamat lahir dan ucapan semata. Adapun hakikat ikhlas itu persisi bagaimana digambarkan oleh imam Al-Gozali dalam menerangkan dalam surat An-Nahl ayat 66, artinya :
“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ku, Kami memberi minum daripada apa yabg ada di dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi prang-orang yang meminumnya.”
Maksudnya, bahwa kebarsihan susu itu tidak ada di dalamnya campuran darah dan kotoran dan dari setiap apa yang mungkin bercampur dengannya.
Ikhlas itu berlawanan dengan isyrak (persekutuan). Maka siapa yang tidak ikhlas maka bermakna syirik. Hanya syiriknya bertingkat-tingkat. Maka dalam beramal di tengah-tengah kehidupan ada yang buruk, kita harus tetap bersih tidak mencampurkan niat lillahi ta’ala dengan niat li khoirillah. Bagaimana contoh susu yang ada pada binatang terletak di antara kotoran dan darah. Sebagaimana contoh dalam hijrah, ada pemuda yang hijrahnya karena ingin menikahi perempuan yang cantik, maka Rasul bersabda :
“Barabg siapa yang berhijrah karena dunia yang disukainya atau perempuan cantik yang ingin dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahi itu.” (HR. Bukhori Muslim)
Maka karakteristik pemuda Islam dalam beramal harus ikhlas lillahi ta’ala tanpa tercampuri dengan nafsu dan kepentingan-kepentingannya.
Generasi pemuda Islam yang terbaik dab ideal sepanjang sejarah kemanusiaan ialah generasi Rosululloh serta para sohabatnya dan generasi tabiin dan tabiit tabiin. Sebagaimana Rosululloh bersabda :
”sebaik-baik kurun (abad) ialah abadku kemudia abad sesudahku kemudian abad sesudahku .”
Informasi ini tidak saja sebagai kabar berita bahkan petunjuk yang sangat jelas dan terang bagi generasi pemuda Islam yang akan datang untuk selalu mencontoh dan meneladani generasi-generasi pendahulunya.
Sesungguhnya Islam itu tinggi dan mulya tidak ada suatu way of life yang dapat mencapai ketinggian dan kemulyaan melebihi dari Islam sebagaimana Alloh berfirman :
“Sesungguhnya Din yang diridhoi, diakui di sisi Alloh hanyalah Islam” (Qs. Al-Imran ayat 19)
Dan firmannya lagi :
“Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai Din maka sekali-sekali tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi” (Qs. Al-Imran ayat 85)
Ketinggian dan kemulyaan Islam telah dirasakn oleh dunia seisinya pada saat ajarannya dilaksanakan sepenuhnya.
Para pemuda Islam yang ideal harus bersemangat dalam memperjuangkan kebenaran baik denga harta atau dirinya, waktu dan ilmunya dicurahkan untuk membela kebenaran sehingga dia sangat merindukan, menutup kehidupan dunia ini di dalam kebenaran. Sebagaimana sabda Rosululloh SAW :
“Tiap orang yang mati ditutup menurut amalnya yang terakhir kecuali penjaga garis depan fi sabilillah, maka dihidupka terus amal kelakuan yang biasa dilakukannya sampai hari kiamat dan diselamatkan dari fitnah atau pertanyaan kubur.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Hiban)
Maka pemuda Islam harus selalu memegang amant sampai akhir hayatnya
PENUTUP
Itulah gambaran dan uraian dari ciri pemuda Islam yang ideal yang bisa dijadikan contoh tauladan bagi generasi muda Islam di masa mendatang. Masih banya figur-figur pemuda Islam yang lain yang bisa dijadikan suri tauladan dalam memperjuangkan kebenaran. Di antara contoh-contoh nama pemuda Islam yang hidup di mas Rosululloh adalah :
Muadz bin Jabal
Ali bin Abi Tholib
Abdulloh bin Mas’ud
Abdulloh bin Abbas
Abdulloh bi Zubair
Abdulloh bin Rowaqoh
Abdulloh bin Umar
Abdulloh bin Amr bin Ash
Usamah bin Zaid
Dsb
DAFTAR PUSTAKA
- Abu Muhammad Jibril Abdurrohman, 2001. Karakteristik Lelaki Saleh. Yogyakarta. Wihdah Press.
- Kholid Muhhammah Kholid, 1982. Karakteristik Peri Hidup 60 Sahabat Rosululloh : Bandung. CV. Diponegoro.
- Muhammad sultan, 2002. Asy Baluna Al Ulama’ 65 Kisah Teladan Pemuda ?Islam yang Briliant : Solo. Pustaka Arofah.
ANTROPOLOGI
A. Hubungan Antropologi dan Sosiologi
Seorang manusia akan memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia lainnya walaupun orang tersebut kembar siam. Ada yang baik hati suka menolong serta rajin menabung dan ada pula yang prilakunya jahat yang suka berbuat kriminal menyakitkan hati. Manusia juga saling berhubungan satu sama lainnya dengan melakukan interaksi dan membuat kelompok dalam masyarakat. Hal-hal tersebut dapat dikaji dengan pendekatan antropologi dan sosiologi.
Sosiologi berasal dari bahasa yunani yaitu kata socius dan logos, di mana socius memiliki arti kawan / teman dan logos berarti kata atau berbicara. Menurut Bapak Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.
Menurut ahli sosiologi lain yakni Emile Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu.
Objek dari sosiologi adalah masyarakat dalam berhubungan dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pokok bahasan dari ilmu sosiologi adalah seperti kenyataan atau fakta sosial, tindakan sosial, khayalan sosiologis serta pengungkapan realitas sosial.
Antropologi berasal dari kata Yunani άνθρωπος (baca: anthropos) yang berarti "manusia" atau "orang", dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/ perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitan pada pendudukyang merupakan masyarakat tunggal.
Sosiologi dan antropologi adalah objek ilmu manusia. Antropologi mempelajari budaya pada suatu kelompok masyarakat tertentu; ciri fisiknya, adat istiadat dan kebudayaannya sedangkan sosiologi lebih menitik beratkan pada manusia dan hubungan sosialnya. Antropologi lebih cenderung ideografik, srtinya cenderung deskriptif, grounded, induktif. Teori dalam antropologi lebih cenderung tebatas pada satu komunitas. Fokus studi antropologi lebih banyak pada nilai-nilai dan perilaku khas sebuah komunitas.
Oleh karenanya, banyak yang mengkritik antropologi bukan kategori sains. Para founding father ilmu sosial semisal Comte, Durkheim, terobsesi agar ilmu sosial bisa diakui sebagai sains. Karenanya mereka menyusun semacam "general principles" di mana pada dasarnya ada teori universal tentang gejala sosial sebagaimana ada teori unversal tentang alam. Muncullah istilah sosiologi untuk menunjukkan bahwa ilmu sosial adalah sebagai sebuah sains.
Berger mungkin paling dikenal karena pandangannya bahwa [[sosiologi]] adalah suatu bentuk dari [[kesadaran]]. Yang menjadi pusat karya Berger adalah hubungan antara [[masyarakat]] dengan [[individu]]. Di dalam bukunya ''The Social Construction of Reality'' Berger mengembangkan sebuah teori sosiologis: 'Masyarakat sebagai Realitas Objektif dan Realitas Subjektif'. Analisisnya tentang masyarakat sebagai realitas subjektif mempelajari bagaimana realitas telah menghasilkan dan terus menghasilkan individu. Ia menulis tentang bagaimana konsep-konsep atau penemuan-penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas kita (sebuah proses yang disebutnya [[reifikasi]]).
Konsepsinya tentang [[struktur sosial]] membahas masalah pentingnya [[bahasa]]: "sistem lambang yang paling penting dalam masyarakat manusia," serupa dengan konsepsi [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]] tentang [[Geist (filsafat)|Geist]].
Seorang manusia akan memiliki perilaku yang berbeda dengan manusia lainnya walaupun orang tersebut kembar siam. Ada yang baik hati suka menolong serta rajin menabung dan ada pula yang prilakunya jahat yang suka berbuat kriminal menyakitkan hati. Manusia juga saling berhubungan satu sama lainnya dengan melakukan interaksi dan membuat kelompok dalam masyarakat. Hal-hal tersebut dapat dikaji dengan pendekatan antropologi dan sosiologi.
Sosiologi berasal dari bahasa yunani yaitu kata socius dan logos, di mana socius memiliki arti kawan / teman dan logos berarti kata atau berbicara. Menurut Bapak Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.
Menurut ahli sosiologi lain yakni Emile Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu.
Objek dari sosiologi adalah masyarakat dalam berhubungan dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pokok bahasan dari ilmu sosiologi adalah seperti kenyataan atau fakta sosial, tindakan sosial, khayalan sosiologis serta pengungkapan realitas sosial.
Antropologi berasal dari kata Yunani άνθρωπος (baca: anthropos) yang berarti "manusia" atau "orang", dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/ perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitan pada pendudukyang merupakan masyarakat tunggal.
Sosiologi dan antropologi adalah objek ilmu manusia. Antropologi mempelajari budaya pada suatu kelompok masyarakat tertentu; ciri fisiknya, adat istiadat dan kebudayaannya sedangkan sosiologi lebih menitik beratkan pada manusia dan hubungan sosialnya. Antropologi lebih cenderung ideografik, srtinya cenderung deskriptif, grounded, induktif. Teori dalam antropologi lebih cenderung tebatas pada satu komunitas. Fokus studi antropologi lebih banyak pada nilai-nilai dan perilaku khas sebuah komunitas.
Oleh karenanya, banyak yang mengkritik antropologi bukan kategori sains. Para founding father ilmu sosial semisal Comte, Durkheim, terobsesi agar ilmu sosial bisa diakui sebagai sains. Karenanya mereka menyusun semacam "general principles" di mana pada dasarnya ada teori universal tentang gejala sosial sebagaimana ada teori unversal tentang alam. Muncullah istilah sosiologi untuk menunjukkan bahwa ilmu sosial adalah sebagai sebuah sains.
Berger mungkin paling dikenal karena pandangannya bahwa [[sosiologi]] adalah suatu bentuk dari [[kesadaran]]. Yang menjadi pusat karya Berger adalah hubungan antara [[masyarakat]] dengan [[individu]]. Di dalam bukunya ''The Social Construction of Reality'' Berger mengembangkan sebuah teori sosiologis: 'Masyarakat sebagai Realitas Objektif dan Realitas Subjektif'. Analisisnya tentang masyarakat sebagai realitas subjektif mempelajari bagaimana realitas telah menghasilkan dan terus menghasilkan individu. Ia menulis tentang bagaimana konsep-konsep atau penemuan-penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas kita (sebuah proses yang disebutnya [[reifikasi]]).
Konsepsinya tentang [[struktur sosial]] membahas masalah pentingnya [[bahasa]]: "sistem lambang yang paling penting dalam masyarakat manusia," serupa dengan konsepsi [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]] tentang [[Geist (filsafat)|Geist]].
Langganan:
Postingan (Atom)